Harga TBS Anjlok, Kelmi Amri Ingatkan Negara Berembuk dengan Pelaku Usaha dan Petani
PEKANBARU, Derakpost.com- Anggota DPRD Riau, Kelmi Amri menyoroti pro kontra larangan ekspor CPO yang diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu.
“Stop ekspor yang diumumkan presiden, kita sepakati dulu sementara karena menyangkut hajat hidup orang banyak, perkara kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sebagai kebutuhan dasar rakyat,” kata Kelmi Amri, Ahad (24/4/2022).
Sebenarnya, kata Politisi Demokrat ini, hal ini adalah konsekuensi tata kelola ekonomi yang selalu menyerahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada rambu-rambu.
“Saatnya berbenah perkuat kebutuhan dalam negeri yang terukur dan tidak gegabah. Negara harus hadir tak saja soal mengendali harga produksi tapi juga sumber pendukung produksi, juga harus dikendalikan negara, jangan tak seimbang,” ucapnya dilansir cakaplah.
Bagaimana nasib petani swadaya, sambungnya juga jarus menjadi catatan pemerintah. Konsekuensi mengendalikan harga produksi sawit dan hilirnya harus dibarengi dengan mengendalikan harga pupuk yang mengalami kenaikan hingga 150 persen. Jika tidak ini akan kembali tidak adil bagi petani swadaya.
“Jujur saja, kita melihat pasca kebijakan pelarangan ekspor ini, di tingkat petani terjadi penurunan harga hasil produksi mereka Rp1.000 hingga Rp1.200 per kg. Ini yang mesti dikaji kedepan, bagaimana dibuat regulasi yang berimbang agar semua bisa terkendali dengan baik,” ujarnya.
Katanya, berembuklah negara dengan pelaku usaha dan para asosiasi petani sawit mencari titik temu agar alur perdagangan hulu dan hilir sawit ini bertemu dipersimpangan yang sama. Negara untung pengusaha untung petani sejahtera dan rakyat tercukupi kebutuhannya dengan harga ramah,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, penegakan hukum terhadap mafia minyak goreng (Migor) oleh Kejaksaan Agung langsung direspon Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan kebijakan baru.
Kebijakan baru yang dikeluarkan Jokowi dimaksudkan untuk mengamankan stok migor dalam negeri, sehingga harga yang berlaku di lapangan tak lagi melonjak tinggi.
“Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022). **Rul