Jokowi akan Cabut Larangan Ekspor Sawit, Gulat: Menyadarkan Pentingnya Sawit Bagi Indonesia
PEKANBARU, Derakpost.com- Presiden Jokowi akan cabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng. Larangan ini berlaku sejak 28 April 2022 lalu.
Pencabutan ini mendapatkan dukungan penuh dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Sebelumnya, Apkasindo getol memperjuangkan agar presiden mencabut larangan ekspor sawit karena membuat petani menjerit.
“Terima kasih dan salam hormat kami petani sawit Indonesia kepada pak Jokowi. Meskipun sulit dan berat menjalani 28 hari masa sulit sejak bapak melarang eksport, berakibat anjloknya harga TBS kami petani sampai 70 persen, tapi kami Petani Sawit berhasil melaluinya dan menunjukkan komitmen bernegara, tidak melakukan hal-hal anarkis,” kata Gulat ME Manurung dalam rilisnya.
Ketum DPP Apkasindo ini mengatakan, sawit adalah sumber nafkah sekaligus harapan dan masa depan ekonomi Indonesia, sawit juga telah menjadikan Indonesia disegani dunia. Maka sepakat minyak goreng sawit harus tersedia dan terjangkau di masyarakat, dan tentunya petani sawit sangat terhormat diberi kesempatan untuk mewujud harapan Presiden tersebut.
Gulat memahami, Presiden mengambil keputusan yang tidak populer itu tentu sudah sangat mempertimbangkannya dari semua aspek dan terukur. Oleh karena itu, Gulat mengajak jadikan peristiwa larangan ekspor tersebut sebagai intropeksi diri sawit Indonesia dan menjadikannya pelajaran hebat untuk naik kelasnya tatakelola sawit Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, terkhusus naik kelasnya Petani sawit menatap masa depannya.
“Larangan ekspor tersebut juga sudah menyadarkan Indonesia, betapa pentingnya Sawit untuk Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial dan keberlanjutan, bahkan dunia yang dulunya selalu menomortigakan sawit, namun disaat yang bersamaan menjerit ketika keran eksport ditutup oleh presiden,” ucapnya lagi.
Kepada Petani Sawit Indonesia, tambah Gulat, Apkasindo mengajak menjaga dan memegang komitmen untuk tetap berguna untuk Indonesia dan tentunya membayar pajak yang terkait dengan perkebunan sawit kita masing-masing.
Suatu kehormatan bagi dirinya dan seluruh petani sawit Indonesia, bisa berjuang dan berguna untuk Indonesia. Terlebih, tahun ini pihaknya akan mendirikan 3 PKS yang akan terintegrasi ke Pabrik minyak goreng sawit.
“Sejak 2019 kami sudah mengajukan ke BPDPKS 10 PKS, jadi bukan karena Larangan ekspor ini. Hikmahnya, BPDPKS langsung menyetujui permohonan kami. Karena memang dana itu bukan APBN tapi murni dana gotong royong sawit Indonesia. Dimana Petani adalah pemeran utama dari gotong royong tersebut,” ujarnya.
Katanya, rencana LKS tersebut akan dilokasikan ke Papua Barat, Kalimantan Barat dan Banten. PKS ini akan menjadi rantai pasok biodisel ke Pertamina dan Pabrik MGS nya akan fokus melayani domestik dan akan jadi penyeimbang dengan korporasi. Inilah salah satu hakekat larangan ekspor Pak Jokowi, menyadarkan Petani Sawit. Hal ini sangat penting supaya kejadian pada 4 bulan terakhir tidak terulang lagi.
Lebih jauh, Gulat berterima kasih kepada Apkasindo di 146 Kabupaten Kota dari 22 DPW Provinsi atas kekompakannya. Ia juga berterimakasih juga kepada Bupati dan Gubernur Provinsi Sawit, atas kasih-sayang nya kepada Petani Sawit atas perjuangannnya. “Masa sulit telah menjadikan hubungan kita semakin baik dan mesra. Selamat menjalani hidup normal Industri (hulu-hilir) sawit Indonesia. Mari berpacu mengejar ketertinggalan 28 hari lalu untuk lebih baik dan lebih berguna,” tukasnya. **Rul/Rls