PEKANBARU, Derakpost.com – Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mencairkan anggaran untuk Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Hal ini berdampak kondisi memprihatin bagi pegawai Sekretariat LAMR, yang belum menerima hak gaji mereka sejak bulan Januari 2022.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) LAMR, Tan Sri Syahril Abubakar meminta, kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mencairkan anggaran bagi lembaga ini. Belum cairnya anggaran tersebut, kata Syahril, berdampak pada kondisi memprihatinkan bagi pegawai Sekretariat. Bahkan ada seorang yang meninggal dunia, keluarga almarhum mempertanya gaji tak kunjung cair.
“Yang kita sedihkan itu, anggaran dari bulan Januari sampai April 2022 belum dicairkan, padahal belum ada konflik di periode itu. Kalau sekarang iya lah, kami pun tak ada ajukan anggaran. Di Januari itu, sedih kita pegawai sekretariat belum digaji. Kalau kami sudahlah, berhutang kesana kemari untuk menjalankan roda LAMR ini. Tapi tetap jalankan. Kita janji sama pihak ketiga, pinjam sana pinjam sini agar LAMR ini berjalan,” katanya.
Syahril menambahkan, yang diminta oleh LAMR bukanlah yang bukan hak mereka, namun yang merupakan hak mereka di periode Januari – April 2022. Karena era itu, sambungnya, memang dibawah kepemimpinannya. Kalau itu sudah dicairkan, maka serahkan pada Pemprov gedung tersebut.
Sebelumnya, Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Musyawarah Besar Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Riau (Mubeslub LAMR) menduduki Balai Adat di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (2/6/2022). Di lokasi itu puluhan pengurus LAMR versi Mubeslub dan laskar mendatangi Balai Adat. Namun mereka hanya berada di luar Balai dan tidak bisa masuk karena kunci dikuasai LAMR kubu Syahril Abubakar. **Rul