PEKANBARU, Derakpost.com – Zulkifli Indra, meminta pada pihak Inspektorat Riau agar melakukan audit pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini karena, menilai banyak persoalan krusial terjadi di perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau inipun mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat kerja dengan Inspektorat. Maka, ia menilai, banyak permasalahan di BUMD.
Inspektorat bakal melakukan audit pada PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan juga PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
“Kita sampaikan ke Inspektorat, jangan hanya OPD saja diawasi. BUMD ini juga harus diawasi. Dan mereka menyetujui untuk itu. Ada dua yang akan diaudit, PT SPR dan PT PIR. Tapi kita warning agar semua BUMD yang diaudit,” kata Zulkifli.
Inspektorat diminta untuk mengaudit pendapatan dan kinerja manajemen BUMD-BUMD tersebut. Salah satunya yang menjadi sorotan soal PT SPR. Meski sudah diberikan suntikan modal dari APBD Provinsi, namun deviden perusahaan itu belum mencapai target.
Sedangkan, untuk halnya PT PIR banyak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga memakai kendaraan operasional berplat nomor luar Riau. “Kalau untuk PT PIR itu mereka banyak kerjasama dengan pihak orang luar. Dan mobil operasionalnya ini tidak ada yang plat BM,” ujarnya.
Hal itu sambungnya, tentu pemasukan dari kendaraan-kendaraan ini otomatis tidak ada. Ini juga yang disoroti. Komisi III DPRD Riau juga sudah mulai panggil BUMD itu secara maraton dan dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini.
Evaluasi ini dilakukan agar perusahaan milik daerah itu bisa lebih produktif dan inovatif didalam mencapai target-target kerja. BUMD dituntut untuk bisa mampu didalam meningkatkan hal sumber PAD yang digunakan untuk kesejahteraannya masyarakat Riau. **Rul