Petani Sawit di Inhu Laporkan PT Menis anak Perusahaan Sinar Mas pada Anggota DPR RI Abdul Wahid
DERAKPOST.COM – Sejumlah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) berada pada tiga kecamatan di Indragiri Hulu (Inhu) mengadukan nasibnya kepada Anggota DPR RI, Abdul Wahid, Ahad (4/9/2024). Mereka merasa dipermainkan oleh PT Mega Nusan Inti Sawit (Menis).
Disebut-sebut kalau PT Menis itu yakni anak dari perusahan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology. “Setidaknya ada tiga persoalan kami hadapi dengan PT Menis ini. Kami ini terdiri dari 17 KUD menaungi sekitar 7.000 kepala keluarga dan 14 ribu hektare lahan sawit,” ungkap seorang perwakilan pengurus KUD yang mengadu tersebut.
Persoalan pertama, katanya, PT Menis tak transparan terkait royalti Roundtable on Sustainble Palm Oil (RSPO) 17 mitra KUD di Kecamatan Siberida, dan Batang Cenaku, serta Rakit Kulim. Maka, pihak petani mempertanyakan halnya tentang transparansi royalti RSPO mitra KUD. Ini dari pihak perusahaan tidak transparan, dan juga menutupi.
“Kami komit untuk audit RSPO ini, kalau memang ada transparansi dari pihaknya perusahaan. Tetapi, ini sepertinya pihak perusahaan ada menutup-nutupi. Malah naasnya, tuntutan transparansi RSPO ini memakan korban pada salah satu KUD. Dimana ada satu KUD mendapat sanksi pengalihan lokasi pengantaranya buah sawit itu,” katanya.
Persoalan lainnya yakni terkait jaminan dana replanting dinilai makin dipersulit perusahaan dalam pencairannya. Yang diketahui sebutnya, selain itu kesulitan juga untuk mencairkan dana replanting, sebab untuk mencairkan tentunya perlu rekomendasi perusahaan. Hal demikian dipersulit perusahaan.
Kemudian sambungnya, banyak hal lain yang dilakukan perusahaan itu jika tidak sesuai keinginan. Misalnya itu, masalah sertifikasi lahan. “Kami ini jelas merupa mitra, tanggungjawab sertifikasi lahan itu ada di perusahaan. Tapi hingga saat ini, perusahaan tidak ada menanggung mengurus,” sebutnya.
Menanggapi hal demikian itu, anggota DPR RI Abdul Wahid mengingatkan PT Menis ini untuk tidak mempermainkan nasib rakyat dalam wadah KUD. Maka, keluhan disampaikan tersebut, segera minta PT Menis tidak mempermainkan hajat hidup rakyat banyak. Diharapkan, manajemen perusahaan agar mentaati hal aturan disepakati.
“Tanggungjawab saya sebagai anggota DPR (perwakilan rakyat) mengingatkan dan minta kepada PT Menis agar tidak mempermainkan itu hajat hidup rakyat banyak. Maka untuk hal menyelesaikan masalah ini, memanggil manajemen PT Menis. Sebab ini mismanejemen dari PT Menis. Oleh sebab itu akan saya panggil manajemen,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB berasal Dapil Riau ini mengatakan, akan lakukan kordinasi dengan perusahaan induknya (group) dari PT Menis. Kalau masih saja membandel, maka meminta pemerintah segera mengaudit izin PT Menis ini. Hal itu bisa izin pengelolaan, izin lingkungan dan lain sebagainya. **Rul