BLT BBM di Rohul, Anggota DPR RI Achmad Akui Terima Laporan Banyak Warga Mampu Masuk DTKS
DERAKPOST.COM – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Penyaluran BLT BBM, melalui 6 kantor pos yang ada di Rohul.
Adapun 6 kantor pos yang ditugaskan menyalurkan bantuan BLT BBM yakni Kantor Pos berada Pasir Pengaraian di Kecamatan Rambah, yang menyalurkan kepada 7.756 KPM. Kantor Pos Ujung Batu (data belum masuk, red), Kantor Pos Rokan IV Koto yang menyalurkan kepada 2.492 KPM.
Kemudian Kantor Pos Kepenuhan di Kota Tengah menyalurkan 1.670 KPM. Kantor Pos Cabang Tambusai di Dalu-Dalu menyalurkan kepada 1.885 KPM dan Kantor Pos Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darusalam menyalurkan 2.669 KPM.
Dari pantauan di salah satu Kantor Pos di Kecamatan Rambah, masyarakat ini berbondong-bondong mengambil BLT BBM ini. Di kantor Pos Cabang Pasir Pengaraian, penyaluran BLT BBM akan dilaksanakan hingga 16 September 2022.
Kesempatan itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Syahrial saat dikonfirmasi menyebut, adapun bantuan BLT BBM disalurkan ini kepada Keluarga Pengguna Manfaat sebesar Rp500.000 terdiri BLT BBM untuk bulan September dan Oktober Rp300.000 dan ditambah Bantuan Pangan Rp200.000.
“Salah satu syarat yang harus dipenuhi KPM, yaitu sudah melakukan vaksinasi booster,” ucap Syahrial.
Penyaluran BLT BBM di Kantor Pos itu, dipantau Anggota DPR RI Komisi VIII Achmad. Politisi Demokrat itu juga menampung banyaknya keluhan masyarakat terkait data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Saya ini banyak terima laporan. Banyak warga yang mampu masih masuk Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) itu, begitu hal ini yang sebaliknya masih ada masyarakat tak mampu, hidupnya sulit tetapi tak masuk data DTKS,” ujarnya.
Achmad mengaku, dirinya ini sebagai Anggota DPR mitra Kementrian Sosial (Kemensos) akan dilakukan penyisiran masyarakat kurang mampu di daerah pemilihan, sehingga bisa masuk DTKS . Ia juga meminta Kementerian Sosial terus melakukan update data DTKS sehingga bantuan sosial ini tidak menjadi perdebatan di masyarakat.
Banyak data yang tak akurat seperti ada KPM yang sudah meninggal dunia, sudah mampu dan pindah namun masih tercatat. Update data ini yang kurang, ke depan ini harus dibenahi Kementerian Sosial dan jajaran kebawah. Sehingga penyaluran bantuan tepar sasaran. **Rul