Musyafak: Di Inhil, Jalan dan Jembatan Menjadi Kewenangan Provinsi Semakin Memprihatinkan
DERAKPOST.COM – Masyarakat di Inhil minta perhatian Pemprov Riau, disebab jalan dan jembatan merupa wewenang itu, saat ini sedang dalam kondisi rusak parah.
Musyafak Asyikin salah satu tokoh dari masyarakat Inhil, mengatakan kepada wartawan. Bahwasa musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, jalan lintas provinsi di ruas jalan penghubung antara Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang, sampai Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning, saat ini tidak lagi bisa dilalui.
“Itu jalan, merupa kewenangan provinsi. Sekarang betul-betul tidak bisa dilalui. Selain rusak, juga tergenang air. Tentu sehingga dampak ekonomi juga sangat terasa di masyarakat,” kata Musyafak. Mantan anggota DPRD Riau ini, sangat terasa di masyarakat.
Katanya, jarak tempuh masyarakat yang hendak menjual hasil sawitnya di Pabrik kelapa Sawit (PKS) yang biasanya bisa hanya menempuh jarak 41 kilometer, tapi untuk saat ini harus mencari jalan alternatif di Jalan Lintas Timur itu yang sepanjang ratusan kilometer.
“Sehingga jaraknya itu yang hampir 80 kilometer, dan otomatis harga sawit akan turun. Kemarin masyarakat sudah unjuk rasa di kecamatan, dan pihak kecamatan akan membawa mereka berdiskusi dengan bupati Inhil,” katanya lagi.
Ia juga mengatakan, saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Riau periode 2014 – 2019, telah mengusulkan proyek normalisasi sungai, agar sistem perairannya yang ada di Sungai Keritang dan Sungai Reteh, jadi akan lancar, dan banjir akan sedikit bisa dikurangi.
“Waktu itu sudah masuk usulan itu, tapi mungkin tidak ada terkawal lagi saat ini. Maka ini, masyarakat minta pemerintah provinsi itu bisa betul-betul serius. Jadi memang di ruas jalan provinsi ini yang 11 kilometer lagi tidak layak, jangankan kena banjir, tidak kena banjir saja jalan itu sudah parah,” katanya.
Selain jalan, kata Musyafak, banyak juga jembatan menjadi kewenangan Provinsi Riau, yang sampai saat ini pada kondisi rusak. Bahkan kemarin itu, sampai ada mobil yang terbalik karena jembatannya rusak. Maka dari itu, pihaknya berharap dengan Pemprov Riau memperhatikan kondisi di Inhil merupakan kewenangan Provinsi Riau tersebut
“Coba Pemprov itu, jangan terlalu jauh berpikir ada program jalan baru, jalan yang lama saja tidak terbenahi. Maka Pemprov harus fokus. Jalan ini merupa penghubung ke Lintas Timur. Sekarang masyarakat yang mau ke Jambi harus mutar jalan,” cakapnya. Selain itu, juga berharap pada Pemkab Inhil untuk bisa mewakili masyarakat. **Rul