Politisi PDIP Meranti Tolak Adanya Rancangan Perubahan Dapil Digagas KPU

DERAKPOST.COM – DPC PDIP Meranti menolak rancangan perubahan daerah pemilihan pada Pemilu 2024. Pasalnya, sejauh ini tidak ada persoalan yang muncul dari jumlah dapil sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, bahwasa KPU mengumumkan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Meranti dalam Pemilu tahun 2024. Bahkan, Ahad (4/12/2022) kemarin, KPU mengundang parpol dan pihak-pihak lainnya mensosialisasikan rancangan perubahan dapil ini. Dalam waktu dekat, KPU akan menggelar uji publik terhadap rancangan perubahan dapil itu.

Ketua DPC PDIP Meranti, Jagdev Singh menyikapi ini, mengatakan pihaknya tak setuju ada rancangan perubahan Dapil. Jagdev ini mempertanyakan apa esensi KPU merancang perubahan Dapil dari empat menjadi lima (Dapil). “Esensinya apa, sehingga jadi lima Dapil, kenapa ini harus lima. Sementara sejak pemekaran yang dua periode (pemilihan,red), empat dapil, tidak ada persoalan, kenapa mau diubah,” kata Jagdev Singh.

Sebelum ini, ungkapnya DPC PDIP telah membahas rancangan perubahan dapil ini secara internal. Dan telah pula dilihat plus minus serta sepanjang masyarakat tidak ada mengeluh makanya disepakati tidak perlu adanya perubahan Dapil. Dia juga mengatakan, secara kesiapan PDIP sangat siap bertarung walau berapapun jumlah dapil. Hanya saja ini menyangkut asas kebersamaan dan asas demokrasi, perubahan dari 4 menjadi 5 Dapil.

“Kalau ini Dapil bertambah, keterwakilan suara kecil, itu bisa habis diambil partai besar. Esensinya bukanya itu, tapi asas demokrasi. Kami menilai, penambahan Dapil nanti membuat proses demokrasi yang tak berjalan. Kami partai besar tak masalah (dengan jumlah dapil, red), kita memikirkan partai lain, yang menengah ke bawah,” jelasnya. Menjawab keluhan terkait beratnya menjadi legislator, kata dia, itu sudah menjadi risiko yang harus ditanggung wakil rakyat.

Katanya, kalau alasannya sulit turun ke Dapil karena jaraknya jauh, itu tidak bisa diterima. Jangan yang gara-gara alasan seperti ini, lalu dapil mau diubah. Kalau tidak mau turun ke tengah masyarakat, maka risikonya itu tidak dipilih lagi oleh masyarakat, kinerjanya tidak baik. Maka kalau sudah menjadi dewan, harusnya melaksanakan amanah tersebut. **Abd