IMF Minta Larangan Ekspor Mineral Mentah Disetop, Menteri Investasi RI Bahlil Nilai Itu Keliru
DERAKPOST.COM – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ungkap, dirinya tak menyetujui permintaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor komoditas bahan baku mentah.
“Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiyai Ma’ruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap akan kita lakukan. Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekapor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka,” ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Bahlil sendiri mempertanyakan hasil laporan dan analisa IMF menyangkut kebijakan hiliriasi dan setop ekspor tersebut. Menurutnya, permintaan tersebut terbilang janggal. Pasalnya, IMF sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam keadaan yang baik.
“Dia mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Nggak usah campur-campur urus Indonesia. Dia mengakui pertumbuhan ekonomi RI sudah baik, neraca perdagangan sudah baik, ada apa? Ini kan standar ganda,” kata Bahlil dikutip dari Republika.co.id.
Bahlil mengatakan, IMF menentang kebijakan larangan ekspor ini karena berdasarkan analisa untung-ruginya langkah ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan dampak negatif bagi RI maupun negara lain. Bahlil juga mengatakan, bahwa itu pemikiran keliru besar.
Pertama, Bahlil mengatakan Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global. Bahkan, IMF mengakui bahwa peetumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19% untuk sektor di luar hulu migas.
“Yang kedua, IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini diluar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita,” imbuhnya.
Salah satu contohnya ialah ekspor RI di komoditas nikel. Ekspor Indonesia di 2017-2018 itu hanya US$ 3,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspkor RI meningkat pesat hampir US$ 30 miliar atau 10 kali lipatnya.
“2016-2017 defisit neraca oerdagangan kota denga China itu US$ 18 miliar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. 2022 defisit kita hanya US$ 1,5 miliar,” ujar Bahlil.
“Dan di kuartal pertama 2023 kita surpuls US$ 1 miliar. Jadi, jangan IMF dia ngomong ngaum-ngaum,” ujarnya.
Selain itu, dengan hiliriasai ini surplus neraca perdagangan RI sudah sampai 25 bulan berturut-turut. Begitu pula dengan neraca pembayaran RI, juga mengalami perbaikan dan surplus.
“Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintan RI. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, hilirisasi ini bukan hanya konteks meningkatkan nilai tambah. Tetapi hilirasasi juga dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Sehingga, siapapun yang mencoba mengatakan hilirisasi merugikan negara, hal itu menjadi suatu tanda tanya besar. **Rul