Pemprov Riau Wujudkan Transformasi Digital Tata Kelola Satu Data
DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi Riau, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Litbang, dan Inovasi Teknologi (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Transformasi Digital Tata Kelola Satu Data.
Acara penting ini diresmikan Gubernur Riau, Syamsuar yang diwakili Kepala Bappedalitbang Riau, Emri Juliharnis, Kamis (9/10/2023) di Pekanbaru.
Kehadiran Staf Khusus Wakil Presiden RI, Gatot Prio Utomo, serta Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI secara virtual, menandai signifikansi acara ini.
Rakor dihadiri perwakilan Diskominfo kabupaten/kota, perwakilan Bappeda kabupaten/kota, dan tamu undangan lainnya.
Kepala Bappedalitbang Riau, Emri Juliharnis menjelaskan, untuk mencapai keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting.
Dia juga menyoroti pentingnya kemudahan akses dan pengelolaan data yang seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Untuk memperoleh data yang demikian, memerlukan perbaikan dalam tata kelola data yang dihasilkan pemerintah melalui penyelenggaraan satu data indonesia,” kata Emri.
Emri menegaskan, penyelenggaraan satu data yang baik akan memiliki dampak besar pada pencapaian seluruh aspek pembangunan, termasuk menangani masalah stunting.
“Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di indonesia, langkah awal harus dimulai dengan perbaikan tata kelola data stunting. Selain itu, penyelenggaraan satu data indonesia juga erat kaitannya dengan reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan,” ungkapnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi melibatkan serangkaian perubahan untuk memperbaiki kinerja sistem birokrasi, termasuk pembaruan proses, kebijakan, struktur organisasi, budaya, dan teknologi yang digunakan oleh birokrasi.
“Reformasi birokrasi saat ini mendorong agar memberikan dampak positif terhadap pencapaian pembangunan, seperti mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran dan mengurangi stunting,” jelas Emri.
Emri menekankan, dalam era teknologi yang berkembang pesat saat ini, digitalisasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, serta merubah budaya kerja organisasi.
Oleh karena itu, transformasi digital menjadi penunjang penting dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, termasuk upaya penurunan stunting di Provinsi Riau.
“Semoga transformasi digital yang telah kita lakukan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan penyelenggaraan dan pengelolaan satu data provinsi riau menjadi lebih baik ke depannya,” pungkansya. **Rul