Gubernur Wahid Sampaikan Defisit Anggaran Rp3,5 Triliun, Ekonom Riau Dahlan Sebut Itu Tidak Jelas
DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid disarankan untuk menyampaikan secara rinci dan jelas kepada DPRD Riau serta publik terkait defisit anggaran APBD 2025 mencapai Rp3,5 triliun. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Saya tidak tahu dari mana datangnya defisit sebesar itu, terutama angka tunda bayar yang mencapai Rp2,2 triliun. Tidak jelas. Kemarin saya bertanya ke staf di Bappeda, mereka juga belum mendapatkan informasi mengenai angka itu,” kata Ekonom Senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, kepada wartawan.
Dahlan menilai Gubri Abdul Wahid harus segera menjelaskan secara terperinci sumber dari angka tunda bayar Rp2,2 triliun tersebut kepada DPRD Riau dan publik. “Seharusnya angka itu disampaikan dengan jelas. Dari mana datangnya Rp2,2 triliun itu? Saya sudah dua hari rapat dengan teman-teman Kanwil Kemenkeu Riau, mereka pun belum bisa menguraikan data tersebut,” ujarnya.
Ketidakjelasan Defisit dan Dampaknya
Saat rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, Rabu (12/3/2025), Gubri Abdul Wahid menyampaikan bahwa total defisit anggaran pada 2025 mencapai Rp3,5 triliun. Penyebab utama defisit ini adalah tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2,2 triliun serta defisit APBD tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun.
Menurut Gubri, kemampuan riil APBD Provinsi Riau tahun 2025 hanya sekitar Rp8 triliun. Dari jumlah tersebut, setengahnya telah terserap untuk belanja pegawai. Menyikapi hal tersebut, Dahlan memperingatkan bahwa jika Gubri berbicara tanpa didukung data yang jelas dan rinci, hal ini dapat membuat pelaku usaha bersikap wait and see atau bahkan menarik bisnisnya dari Riau akibat ketidakpastian keuangan daerah.
“Belanja pemerintah tidak hanya untuk konsumsi seperti gaji dan belanja barang/jasa, tetapi juga sebagai stimulan bagi perekonomian daerah. Jika defisit ini tidak dijelaskan secara gamblang, maka dampaknya bisa signifikan bagi iklim investasi,” jelasnya.
Dahlan menambahkan bahwa defisit anggaran juga dapat berdampak pada usaha kecil dan menengah yang bergantung pada belanja daerah, serta sektor usaha yang terdampak penurunan daya beli akibat pengurangan belanja pegawai.
“Ketika defisit terjadi, apakah kita sudah memikirkan konsekuensinya di pasar? Jika pelaku usaha kecil dan menengah kehilangan kepastian, mereka tidak akan berani melakukan ekspansi produksi. Ini harus diperhatikan,” ungkapnya.
Dugaan Penyebab Tunda Bayar
Saat ditanya mengenai kemungkinan tunda bayar Rp2,2 triliun berasal dari kegiatan ‘siluman’ yang tidak diketahui DPRD Riau, Dahlan tidak memberikan jawaban eksplisit. “Banyak yang hanya bisa meraba-raba. Yang diraba terasa, tapi di mata tak tampak,” jawabnya singkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengaku belum menerima angka riil defisit APBD Riau sebelum rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau perlu mengetahui total tunda bayar yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2025 yang akan dibahas pada Maret ini.
Terpisah, anggota Banggar DPRD Riau periode sebelumnya, Husaimi Hamidi, mengaku terkejut dengan angka defisit APBD 2025 yang mencapai Rp3,5 triliun. Menurutnya, saat pembahasan RAPBD-P 2024, tidak ada tunda bayar sebesar Rp2,2 triliun. Antara pendapatan dan belanja saat itu dinyatakan telah seimbang.
“Jika defisit mencapai Rp3,5 triliun, ini kejadian luar biasa,” ujar Husaimi Hamidi, Kamis (13/3/2025).
Ia menilai bahwa untuk mengetahui penyebab defisit ini, perlu dicek apakah asumsi pendapatan yang direncanakan tercapai atau tidak. Jika target pendapatan sesuai, maka defisit seharusnya tidak terjadi.
“Kalau tetap ada defisit, saya menduga adanya pergeseran anggaran yang tidak diketahui DPRD, atau mungkin ada proyek yang dikerjakan tetapi tidak masuk dalam APBD,” pungkasnya. (Dairul