PHK Massal PT Sambu: Di Balik Kisruh Industri Kelapa
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dilakukan oleh PT Sambu di Indragiri Hilir (Inhil) baru-baru ini tentu ada menorehkan luka mendalam bagi ribuan pekerja dan keluarga menggantungkan hidup pada industri kelapa. Namun di balik kebijakan drastis ini, terdapat serangkaian persoalan struktural dan praktik yang selama ini luput dari sorotan publik.
PT Sambu, sebagai salah satu pemain utama dalam industri kelapa nasional, selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Namun, sejumlah faktor membuat operasional perusahaan kian tercekik.
Pertama, tingginya biaya operasional perusahaan bukan semata akibat mekanisme pasar atau ketidakmampuan manajerial, melainkan karena adanya praktik pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu.
Berbagai sumber menyebutkan bahwa perusahaan kerap dibebani biaya-biaya tidak resmi dalam distribusi maupun pengelolaan bahan baku. Pungli ini bukan hanya menggerus efisiensi, tapi juga merusak iklim investasi daerah.
Kedua, persoalan lahan turut memperburuk keadaan. Diinfokan bahwa pemilik lahan yang selama ini menyewakan area untuk keperluan operasional pabrik atau kebun perusahaan disebut-sebut menaikkan harga sewa secara sepihak dan tak proporsional. Hal ini menambah beban di tengah kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil.
Ketiga, ketidakseimbangan harga beli kelapa dari petani menjadi dilema lain. Harga beli yang ditawarkan PT Sambu dikabarkan lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Akibatnya, petani lebih memilih menjual ke tengkulak atau pembeli dari luar negeri, yang memberikan penawaran lebih tinggi, terutama dari negara-negara Asia dan Timur Tengah. Hal ini mengakibatkan pasokan ke PT Sambu tersendat, dan kapasitas produksi pun tak lagi optimal.
Kondisi ini semakin parah dengan lemahnya intervensi pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekosistem industri kelapa. Tidak ada regulasi yang efektif untuk mengontrol arus ekspor bahan mentah, mendorong nilai tambah di dalam negeri, atau melindungi hubungan industrial secara adil.
Kebijakan PHK massal yang diambil PT Sambu memang terasa kejam, namun menjadi jalan terakhir dari pilihan-pilihan buruk yang tersedia.
Tanpa adanya langkah tegas untuk menertibkan pungli, mengatur relasi sewa lahan yang wajar, serta kebijakan harga kelapa yang lebih rasional, maka nasib industri kelapa daerah akan terus berada di ujung tanduk.
Sudah saatnya pemerintah turun tangan secara serius. Penegakan hukum terhadap pungli harus dilakukan tanpa kompromi. Mekanisme tata niaga kelapa perlu dibenahi.
Dan yang terpenting, kebijakan ekonomi daerah harus berpihak pada industri rakyat yang berkelanjutan — bukan sekadar menunggu jatuhnya korban berikutnya. ***
Penulis :
Azmi bin Rozali
* Cach dan Trainer Nasional
* Tiga periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis