Arsul Sani: Penundaan Pemilu Dapat Dilakukan Melalui Amandemen UUD 1945

JAKARTA, Derakpost.com- Polemiknya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, belum ada kejelasan. Tapi dalam hal ini Pimpinan MPR RI melalui Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani inipun angkat bicara.

Ia pun mengungkapkan jika penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat dilakukan dengan melalui mekanisme amandemen UUD 1945. Tapi ditegaskan hal itu hanya dapat dilakukan jika rakyat Indonesia berkehendak.

“Meskipun penundaan Pemilu memang bisa dilakukan dengan amandemen UUD oleh MPR, namun menurut saya secara moral konstitusi tidak pas untuk melakukan amandemen UUD jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan apakah rakyat setuju pemilu ditunda,” ujarnya.

Tetapi dikatakannya, sejauh ini pimpinan MPR RI secara formal belum menerima usulan penundaan Pemilu sebagaimana yang digulirkan oleh tiga Ketua Umum (Ketum) Partai Politik yakni, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Yang bisa saya katakan adalah bahwa MPR RI dalam hal ini pimpinan MPR dan fraksi-fraksi MPR secara formal belum pernah membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024,” pukasnyq dilansir suara.com.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa UUD 1945 telah menetapkan bahwa pemegang kedaulatan di Indonesia adalah rakyat. Sehingga menunda pemilu berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih para penerima mandat yang akan melaksanakan kedaulatan untuk masa 5 tahun.

“Secara moral saya melihat tidak elok ketika MPR sebagai pemegang mandat kedaulatan, justru mereduksi hak pemilik kedaulatan yaitu rakyat, jika tanpa bertanya kepada rakyat itu sendiri yang memiliki kedaulatan,” ujarnya. ** Rul