DUMAI, Derakpost.com- Saat ini santer pemberitaannya Walikota H Paisal SKM MARS kecewa berat dengan Pemerintah Provinsi Riau ini, terkait minim perhatian dan bantuan untuk jatah pembangunan drainase dan pengendalian banjir.
Hal ini disesalkan Anggota DPRD Dumai Edison SH kepada wartawan, menyikapi adanya ungkapan Walikota Paisal, yang dilansir media dalam beberapa hari lalu sebelumnya. Bahkan hal proposal resmi yang dilayangkan Pemko Dumai itu, tak terakomodir di APBD Riau 2022, dirinya mengakui tak pernah mengetahuinya.
“Saya, atas nama Fraksi Golkar DPRD Dumai belum juga pernah mendengar adanya proposal yang dibicarakan oleh Pak Walikota ke Gubenur, dengan nilai Rp30 Miliar dan termasuk janjinya dari gubernur. Jikalau ini ada proposal Kota Dumai, sebagai perpanjanganya tangan partai, saya bisa sampaikan kepada Pak Gubernur,” kata Edison.
Diketahui ujarnya, Gubernur Syamsuar ini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Riau. Selain diketahui, dari Fraksi Partai Golkar DPRD Dumai inikan ada 3 orang, Namun ini sepengetahuannya, Walikota Dumai tidak ajak duduk bersama. Ketika ditanya pada Ketua Partai Golkar Dumai, juga tidak pernah adanya penyampaian terkait proposal Rp30 miliar.
“Statmen dari Walikota Dumai itu, maka kejadian ini bisa memperkeruh suasana serta hubungan diantara Gubernur Riau dan Walikota Dumai. Bahkan lagi, hal ini dapat menghambat laju pembangunan. Karena bagaimanapun hal ini Gubernur merupa atasan walikota. Harusnya bisa
memahami akan kondisi keuangan dari di APDB,” katanya.
Politisi Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Dumai inipun yang dengan lugas meminta walikota jangan terkesan asal bicara didepan publik dan hal ini dapat memperkeruh harmonisasi pemerintah kota dengan provinsi. Maka sebagai politisi yang cukup memahami, Edison menyadari Walikota Dumai saat ini bukan orang politik.
“Tetapi apapun ceritanya walikota dan gubernur itu jabatan politis. Pak Paisal harus memahami itu dan bahkan butuh komunikasi, serta lobi lobi politik. Tetap jangan sampai mengorbankan diri serta masyarakat banyak,” sebut dari anggota DPRD Dumai dua periode ini dengan tegas.
Selanjutnya, Walikota Dumai seharusnya membangun komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD Dumai maupun DPRD Provinsi. Diketahui, ada 11 Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Dumai, Bengkalis dan Meranti.
“Ada 5 dari 11 orang wakil rakyat provinsi yang berasal dan berdomisi di Kota Dumai,” beber Edison tanpa menyebutkan siapa siapa saja Anggota DPRD Provinsi Riau yang dimaksud.
Dalam waktu dekat, Edison menyebutkan akan segera menghadap Gubernur Riau. Tampaknya Edison tidak ingin kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk meraup keuntungan dan apalagi saat ini sudah ada terendus muatan sarat politik. **Fzi