DERAKPOST.COM – Kepala Bappeda Litbang Provinsi Riau, Emri Juliharnis, Ph.D mengaku heran pernyataan Rawa El Amadi yang menuding Pemprov Riau membohongi rakyat menyangkut angka pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan yang terjadi di daerah.
Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi itu dirilis secara resmi dan berkala oleh BPS Provinsi Riau. “Bagaimana kita membohongi? Itu kan secara resmi dirilis oleh BPS. Baik soal ekonomi, kemiskinan maupun soal pengangguran. Bukan Pemprov Riau yang buat angka-angka itu,” tegas Emri, Ahad (16/4/2023).
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi, S.Si, MM. Ia dengan tegas sebut siap memberi penjelasan hal itu secara panjang lebar jika diperlukan. Termasuk oleh Rawa.
“Semua kan terbuka saja. Kalau mau melihat angka-angka yang lebih rinci, buka saja website BPS. Semuanya ada. Bagaimana membohongi,” ucap Asep, menegaskan.
Asep menyebut pernyataan Rawa yang melihat ekonomi Riau dari dua sisi, yaitu ekonomi yang berbasis industri besar seperti minyak, sawit, dan bubur kertas, serta ekonomi masyarakat yang umumnya masih dominan berbasis konsumsi, sebagai perbandingan yang tidak fair.
“Terminologinya tidak benar atau tidak tepat. Kalau mau membandingkan harus fair, silahkan bandingkan antar waktu (melihat progres), bandingkan antar skala usaha. Kalau mau membandingkan komponen konsumsi rumahtangga? Silahkan bandingkan dengan konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Bukan seperti itu (seperti pandangan Rawa),” tambahnya meluruskan.
Asep menyebut bahwa ekonomi secara umum memang dikuasai konglomerasi. Kondisi itu, memang begitu yang secara nasional sama saja. Justru, tegas Asep, jika ingin melihat lebih jauh, pertanyaan yang tepat adalah, apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu berkualitas atau tidak. Ini sambungnya, bisa dilihat misalnya, tenaga kerjanya bagaimana, ekspornya seperti apa.
“Jika investasi banyak masuk, lalu bisa menyerap banyak tenaga kerja, tentu ini akan sangat berpengaruh pertumbuhan ekonomi dan bahkan mengurangi angka pengangguran. Faktanya, dari tahun ke tahun, investasi banyak masuk ke Riau. Bahkan Riau menjadi provinsi dengan realisasi investasi nomor lima tertinggi di Indonesia. Nomor satu di Pulau Sumatera. Ekspor Riau juga termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Berikut informasi terkait target dan capain realisasi investasi di Provinsi Riau sejak 2019 s/d 2022.
– 2019
Target : Rp 24 Triliun
Realisasi : Rp 41, 8 Triliun
Capaian : 174,17 %
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 6 Nasional
– 2020
Target : Rp 40,8 Triliun
Realisasi : Rp 49,6 Triliun
Capaian : 121,64 %
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 6 Nasional.
– 2021
Target : Rp 49,1 Triliun
Realisasi : Rp 53, 1 Triliun
Capaian : 108,15 %
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 5 Nasional
– 2022
Target : Rp 60,4 Triliun
Realisasi : Rp 82, 5 Triliun
Capaian : 135,8%
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 5 Nasional.
Investasi telah menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut:
-2019 sebanyak 61.338 orang.
-2020 sebanyak 123.126 orang.
-2021 sebanyak 61.195 orang.
-2022 sebanyak 50.888 orang.
Asep menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu daerah tidak bisa terlepas dari investasi dan industrialisasi. “Kalau kita tidak pro investasi dan industrialisasi. Kita tak akan maju. Semua nanti akan tergantung kepada pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, penasehat ahli Gubernur Riau bidang Informasi dan Komunikasi, H Dheni Kurnia sarankan agar pengamat seperti Rawa El Amadi tidak asbun. Katanya, jangan dikarena ingin beda, ingin viral, bikin pernyataan yang aneh-aneh, yakni Asbun.
“Katanya dosen pascasarjana,” sindir Dheni menyinggung pernyataan Rawa yang menuding transparansi anggaran di Provinsi Riau masih rendah. Sejauh ini, terkait masalah transparansi anggaran di Pemprov Riau malah sudah beberapa kali mendapat apresiasi dari berbagai lembaga.
Sambungnya, kalau Rawa itu tidak gaptek, maka itu tinggal buka website e-keuangan.riau.go.id. Semuanya bisa dilihat disitu, kata mantan Ketua PWI Riau dua periode itu. Lebih lanjut, kata Dheni, dalam website itu tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bahkan APBD tahun sebelumnya pun bisa dilihat. Jadi kurang transparan apa lagi. **Rul