MERANTI, Derakpost.com- Sekarang ini, posisi jabatan Sekda Meranti belum ada defenitif pasca ditinggalkan Dr Kamsol, saat ini menjabat Kepala Disdik Provinsi Riau. Bambang Suprianto, selaku Kepala BKD, ditunjuk menjadi penjabat Pj Sekda dan dilantik tanggal 27 Desember 2021.
Namun demikian kata Bupati Meranti, H Muhammad Adil, bahwa pihaknya tidak ambil pusing perihal ada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Terangnya, ada atau pun tidak ada hal rekomendasi dari KASN, untuk halnya Sekretaris Daerah definitif tetap akan dilantik.
Beredar informasi, proses Bambang Suprianto sebagai Sekda (definitif) di Kota Sagu terhambat karena belum keluarnya surat rekomendasi dari KASN. Penyebab terhambatnya rekomendasi itu, disebut-sebut akibat dari banyaknya laporan masuk ke KASN atas mutasi dan demosi yang dilakukan Bupati HM Adil yang diduga tidak sesuai prosedur.
Hal itu dibenarkan Bambang Suprianto, ketika ditemui di Pelabuhan Bandul, Tasik Putri Puyu, hari Minggu (20/2/22) sore. “Iya ada sedikit hambatan akibat dari itu (laporan, red) lah,” katanya.
Minggu malam, pasca pembukaan MTQ di Tasik Putri Puyu, Bupati HM Adil saat diwawancarai media, menegaskan tidak ada dasar terhambatnya proses definitif Sekda. Kata HM Adil, ada tidak adanya rekomendasi KASN, Sekda tetap akan dilantik.
“Tak ada dasarnya terhambat, Sekda itu tiga bulan. Setelah tiga bulan, ada tidak ada (rekomendasi dari KASN, red) tetap dilantik definitif. Ke KASN itukan cuma memberitahu saja. KASN tidak punya hak mengatur kabupaten. Hal itu telah disampaikan, saya langsung ketemu KASN,” tegas HM Adil.
Mantan anggota DPRD Riau ini ungkap, banyak pejabat didemosi yang dikarena beberapa hal. Diantaranya, rendahnya integritas serta tidak loyal ke pimpinan. Hal itu sebagai contoh. Terangya, silah ini bagi yang mau mengajukan ke KASN, hal itu tak apa-apa.
“Bagi saya, tetap saya lakukan itu. ASN yang tidak loyal sama pimpinan, tentu singkirkan. Karena butuh orang-orang yang betul-betul ngikut, yang sami’na wa atho’na,” tambah pria yang bersiap maju Pilgubri 2024 mendatang.
Sejak diperboleh melaksanakan mutasi pasca dilantik jadi bupati, maka Bupati Adil sudah ada itu menonjobkan ratusan pegawai. Belakangan, beberapa pejabat yang dinonjobkan itu sudah ada kembali dipercayai mengisi posisi-posisi jabatan di beberapa OPD. Selain nonjob, itu ada beberapa pejabat eselon II itu didemosi dua tingkat, menjadi kepala bidang dan sekretaris di kecamatan.
Dalam kejadian mutasi bahkan demosi yang diduga tak ada sesuai prosedur ini. Maka, ASN di Meranti ada melayangkan aduan, baik ke KASN juga Ombudsman Riau. Bahkan, menurut Sekretaris BKD Bakharuddin MPd, saat ini mereka telah menerima surat dari Ombudsman Riau dan tengah mempersiapkan jawaban yang diminta. **Rul/Abd