PEKANBARU, Derakpost.com- Anggota DPRD Riau, Ade Hartari mengatakan untuk mendapatkan kebijakan anggaran berkeadilan, idealnya Musrenbang yang dimulai dari Desa/ Kelurahan – Kecamatan – Kabupaten/Kota dijadikan dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi.
“Kebijakan anggaran yangg berkeadilan tentu sangat diperlukan kabupaten/kota dalam rangka akselerasi atau percepatan pembangunan. Perencanaan yang baik merupakan separuh keberhasilan suatu pembangunan,” kata Ade Hartati,
Pemprov, sambung Ade, harus mampu membuat perencanaan sesuai prioritas kebutuhan masing- masing daerah di 12 Kabupaten kota di Riau, sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan.
“Saya contohkan, sudah 2,5 tahun saya sebagai anggota DPRD dapil Pekanbaru, meminta agar Provinsi membangun unit sekolah baru, dikarenakan rasio pertumbuhan siswa dengan pertumbuhan sekolah tidak seimbang. Dalam artian, anak usia sekolah sangat banyak dan sekolah negerinya terbatas, ini solusi pertama yang saya tawarkan. Di rapat terakhir dengan Komisi V, dipastikan Pekanbaru akan mendapatkan 1 pembangunan sekolah di tahun ini,” kata Ade.
Namun yang terjadi, ternyata Pemprov tidak menjadikan hal tersebut prioritas. Coba cek pembangunan di Disdik, lebih pada pembangunan sifatnya afirmasi, yang sifatnya banyak proyek tanpa menyentuh substansi persoalan dasarnya.
Tak hanya itu, Politisi PAN ini mengatakan, sampai saat ini Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang sudah menjadi prioritas belum tersentuh oleh Provinsi Riau.
“Berharap bahwa KIT dapat disuport oleh Provinsi (sesuai yang tertuang di RPJMD Provinsi). KIT akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Menjadikan industri hilir perkebunan, kelapa sawit menjadi barang jadi. Dan ini harus didukung penuh oleh Provinsi,” cakapnya. **Rul