DERAKPOST.COM – Jelang HUT ke-78 RI dan HUT ke-66 Riau, Gubernur Riau atau Gubri Syamsuar mendapatkan apresiasi dengan perjuangannya agar Dana Bagi Hasil (DBH) sawit direstui pemerintah.
Syamsuar ini akan mendapatkan dua hadiah terindah menjelang HUT ke-66 Riau dan HUT ke-78 RI jelang Agustus ini. Pertama, Majalah Sawit Indonesia akan memberikan penghargaan di ajang Sawit Indonesia Expo (SIEXPO) 2023. Kedua, pemerintah telah menyetujui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kepada provinsi dan kabupaten
Peranan Gubenur Riau sangatlah penting dalam perjuangan untuk mendapatkan DBH sawit. Dalam setiap forum pertemuan, H.Syamsuar terus menyuarakan urgensi DBH sawit bagi pembangunan daerah. Akhirya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit.
“Sudah selayaknya melalui PP nomor 38 tahun 2023 tentang DBH, tentu ini akan menjadi harapan baru bagi daerah-daerah penghasil sawit” ujar Dr. Rino Afrino, ST., MM, Sekjend DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) dari Kunming, China dalam Acara The 14th China International Cereals and Oil Industry Summit.
Rino menegaskan DBH sawit ini merupakan bentuk keadilan bagi provinsi penghasil sawit. Bukan rahasia lagi, kami petani sawit selalu menjadi ‘cibiran’ masyarakat karena hasil sawit (Pajak, BK dan PE) semuanya disetor ke pusat, sementara jalan dan jembatan semua memakai jalan yang dibiayai oleh APBD, APBN dan cenderung cepat rusak karena lalulintas truk TBS dan CPO.
“Memang gak ada yang salah menggunakan jalan itu, tapi aneh saja jika daerah yang menghasilkan CPO tidak menerima manfaat sama sekali, jadi dasarnya adalah keadilan. Saat ini kami petani sawit sudah bisa menegakkan kepala karena DBH ini, ini adalah untuk keadilan daerah penghasil sawit dan selamat terkhusus Pak Gubernur Riau sebagai Komandannya” lanjutnya.
Sejak berdirinya BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tahun 2015, secara berangsur peran APBN dan APBD dikurangi terkait pembiayaan pembinaan sawit rakyat. Dan saat ini sama sekali semua terkait pembiayaan sawit rakyat tidak lagi dibiayai oleh APBN dan APBN, seperti misalnya pembangunan jalan, jembatan, pelatihan SDM dan Sarpras lainnya, semua sudah dibebankan ke BPDPKS.
Sebagai diketahui, Dana Sawit BPDPKS penggunaannya untuk lima tujuan, antara lain pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi dan advokasi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan terakhir untuk sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
Sejak berdirinya BPDPKS tahun 2015 sampai dengan Mei 2023 dana yang terkumpul dari dana Pungutan Ekspor (PE) sekitar Rp186,6 Triliun, untuk sarpras jalan jembatan masih sangat minim sekali untuk daerah penghasil sawit. Dijelaskan Rino, penyebabnya prosedur pengajuan dan persyaratan yang ribet “jadi untung saja dengan DBH ini maka realisasi sarpras jalan dan jembatan akan semakin besar dan cepat kedepannya.
Pungutan ekspor (PE) yang per periode 15-31 Juli 2023 untuk BK sebesar US$33 dan PE sebesar US$85, totalnya US$118/MT CPO, atau setara Rp1.777.000. Diketahui bahwa DBH Sawit ini berasal dari BK dan PE yang di bebankan ke TBS (sektor hulu) oleh sektor hilir yang jika dikonversikan menjadi Rp350/kg TBS (tandan buah sawit).
“Jadi untuk setiap 1kg TBS kami petani akan terbebani Rp350/kg TBS akibat dari BK dan PE tadi” urai Rino. Katanya, atas disetujuinya DBH Sawit ini, sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Gubernur Provinsi Sawit yang di inisiasi oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, M.Si, dengan tanpa Lelah dalam memperjuangan UU DBH ini dan semua provinsi sawit akan menikmatinya.
Perlu dicatat, perjuangan para Gubernur Riau Penghasil sawit ini sudah dimulai sejak 2008 dan baru 2023 berhasil. Atas dedikasi para Gubernur Provinsi Sawit untuk memperjuangkan DBH Sawit, yang di inisiasi oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, M.Si, pada acara Sawit Indonesia Expo 2023 (SIEXPO-2023) di Pekanbaru Riau, tanggal 8-9 Agustus nanti.
“Pak Syamsuar akan menerima Double Award dari SIEXPO 2023 dan dari DPP APKASINDO, atas segala dedikasinya terhadap hulu-hilir sawit dan terakhir mengenai DBH tadi. Pak Gubernur Syamsuar memang istimewa bagi kalangan petani sawit karena hanya di Riau terdapat penetapan harga TBS untuk mitra swadaya penetapan Disbun, tentu semakin istimewa karena bertepan dengan hari jadi Provinsi Riau, Pak Syamsuar mendapatkan Double Award Sawit Indonesia,” pungkasnya. **Rul