PEKANBARU, Derakpost.com- Setakat ini, sudah hampir tiga tahun pasangan Syamsuar-Edy Natar (Gubernur – Wakil Gubernur) memimpin di Provinsi Riau. Tetapi, para pihak menilai masih perlu disikapi dengan adanya pembenahan, karena belum sesuai visi dan misi.
Seperti disampaikanya oleh Pengamat Komunikasi Politik dari Umri ini Dr Aidil Haris. Dia pun mengemukakan analisa tiga tahun kepemimpinanya Syamsuar – Edy Natar Nasution ini memimpin Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, memang capaian visi misi gubernur tentunya itu yang mengetahu secara pasti gubernur sendiri. Namun, yang tampak ditengah masyarakat Riau adalah progres masih terlihat lambat.
“Itu bisa terlihat dari beberapa program pembangunan. Seperti hal infrastruktur, contohnya Quran Center Riau itu belum rampung. Belum lagi akan infrastruktur daerah yang menjadi visi misi itu belum terlihat. Kita tak tahu persis juga, kalau memang programnya terlaksana, itu kan perlu ekspos. Nah disini lemahnya. Hal ekspos setiap aktivitas gubri itu lemah, harus diekspos ke publik, ini yang telah dikerjakan selama tiga tahun,” ujarnya.
Misal itu belum terlaksana, maka sebut Aidil Haris dijelaskan suatu kendalanya melalui ekspose tersebut. Sehingga itu, publik dapat mengetahui. Karena, akan tingkat keingin tahuan publik itu sangat tinggi. Terlebih dengan kecanggihannya teknologi informasi, ujarnya, pemerintah seharusnya bisa menginfokan apa yang telah dibuat di media sosial atau media massa. Tapi hal itu tidak ada terlihat.
Selain itu, Aidil juga menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) terbilang biasa-biasa saja. Penguatanya aparatur dan problem lainnya. Dalam hal ini kalau ditarik ke bawah lagi, maka disini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau memiliki peran penting dalam setiap masa.
“Harus terekspos sudah berapa yang terealisasi, itu harus real, dengan data yang ada. Tiga tahun berjalan ini, lemah menurut saya. Bappedalitbang Riau tak berjalan maksimal memapar bagaimana progres pelaksanaan daripada program pembangunan di masa Pak Syam – Edy. Itu yang tak terlihat. Padahalkan, OPD itu memiliki peran penting dalam halnya mengkomunikasikan apa yang sudah direncanakannya, dan apa yang sudah dibuat, bagaimana persentasenya, lalu kendala ala yang dialami dalam setiap menjalankan program,” katanya.
Katanya, kalau disebutkan kendalanya dalam dua tahun adalah pandemi, lalu apa dari upaya penanganan terhadap program yang dilaksanakan terhadap kondisi Covid-19. Harus ada alternatif yang dibuat, tak bisa diam begitu saja. Aidil mencontohkan, seperti dikatakan pemerintah bahwa pada pertumbuhan ekonomi naik. Tapi itu, mestinya diikuti dengan data yang jelas.
“Yang begini-begini harus dipaparkan ke publik. Bukan berarti publik ingin kritisi saja, tidak. Publik kan, ingin data yang real, bagaimana progres pembangunan di masa Pak Syamsuar-Edy. Apakah itu sesuai dengan dicita-citakan. Sehingga dapat terlihat oleh publik, setidaknya ini mendukung mereka. Itu dipaparkannya. Kalau diam saja, maka pemerintah akan dikritik habis – habisan,” ulasnya. **Rul