DERAKPOST.COM – Menindaklanjuti hal di PT Bumi Siak Pusako (BSP), hal itu disikap sekelompok orang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Riau Jakarta (AMRJ) tersebut, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor PT Bumi Siak Pusako (BSP) di JB Tower, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
AMRJ dalam tuntutannya mendesak agar KPK memeriksa Direktur PT BSP, Iskandar atas pengelolaan ladang minyak CPP Blok yang diduga telah menimbulkan kerugian negara.
Massa dalam pernyataannya menyinggung serangkaian kejadianya yang menimpa PT BSP sejak menjadi pengelola tunggal CPO Blok sejak Agustus 2022 lalu. Di antaranya terjadi gagal salur minyak akibat congeal (pembekuan minyak pada pipa salur) sejak Maret 2024 lalu. Hingga saat ini, minyak yang dihasilkan PT BSP dari area Zamrud, harus dikirim menggunakan truk (trucking).
Selain itu, gagal salur juga terjadi di area West Kasikan sejak 27 Januari lalu. Sejumlah pihak menghitung potensi hilangnya pendapatan negara dari lifting minyak lebih dari Rp 35 miliar dari West Kampar. Sampai saat ini, produksi minyak di West Kasikan masih terhenti.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat aset negara dikelola dengan ceroboh. Direktur PT BSP Iskandar harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan. KPK dan instansi terkait harus segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Ketua Umum AMRJ, Rahmat Pratama.
ARMJ juga menyinggung soal laporan dugaan korupsi mark up proyek pembangkit listrik 28 MW di ladang minyak CPP Blok. Laporan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh LSM Corruption Investigation Committee (CIC) ke KPK bulan lalu. ICC dalam laporannya menyebut ada potensi kerugian negara mencapai 900 ribu Dollar US dari proyek tersebut.
“Kami menduga terjadi dugaan kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian yang menyebabkan kerugian negara di PT BSP. Oleh karena itu, KPK harus segera memprosesnya lebih lanjut,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan, pengelolaan CPP Blok di era PT BSP sangat buruk. Beragam kejadian gangguan operasional telah menyebabkan produksi minyak mengalami gangguan signifikan. Termasuk berlarut-larutnya penanganan gagal salur akibat pipa minyak yang bocor hingga saat ini.
“Kami menuntut manajemen PT BSP segera memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan mark up proyek dan kelalaian operasional perusahaan dalam penanganan kebocoran pipa minyak,” tegasnya.
ARMJ, kata Rahmat, meminta agar aparat hukum khususnya KPK dan otoritas terkait migas di Indonesia mengambil tindakan tegas atas beragam masalah yang menerpa PT BSP. Pembiaran berlarut atas kondisi PT BSP berpotensi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, serta mengancam target lifting minyak nasional.
“Semua pihak jangan tutup mata atas masalah yang terjadi dengan PT BSP. Aset negara itu harus dikelola oleh manajemen yang cakap, punya kapasitas dan berintegritas. Kami akan menagih komitmen pemberantasan korupsi dan perbaikan fundamental demi penyelamatan CPP Blok,” tegas Rahmat. (Dairul)