DERAKPOST.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Riau, Abdul Wahid usulkan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), karena saat ini belum maksimal.
“Saya rasa perlu dibentuk Pansus untuk mengawal program PSR ini,” kata Abdul Wahid saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar dilansir mcr, Sabtu (19/11/2022).
Ia menuturkan, dari data yang dimiliki, program bantuan dana PSR yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) cukup rumit dalam pengajuannya.
Dimana untuk mendapatkan dana tersebut, petani harus menyiapkan hingga 38 syarat. “PSR ini ada 38 syaratnya. Terlalu banyak betul syaratnya,” sebutnya.
Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS, Sunari hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, hingga saat ini realisasi PSR di Indonesia mencapai 257.862 ha dengan jumlah pekebun sebanyak 112.925 orang. Dana tersalur sebesar Rp7,05 triliun.
Sementara itu, Gubenur Riau, Syamsuar menyatakan, dana bantuan untuk PSR sebesar Rp30 juta perhektare tersebut dirasa saat ini kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.
“Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang,” sebut Gubri. Ia juga mengungkapkan, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. **Rul