DERAKPOST.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Syahrul Aidi Maazat Lc MA diketahui membawa dan gelontorkanya anggaran sebesar Rp300 miliar, berasal dari dana pusat ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Namun didalam hal ini, Ketua DPD KNPI Riau Larshen Yunus menduga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berselingkuh dengan pola-pola yang tidak adil. Kabupaten Inhil itu mendapat Rp300 miliar pada Tahun Anggaran (T.A) 2021-2022, sementara disatu sisi untuk kabupaten lainya dapat apa ? Khusus di Kabupaten Kampar.
Pertanyaan disampaikan Larshen Yunus yang mengingat dilakukan anggota DPR ini benar-benar sulit untuk bisa diterima. Oleh dikarena itu, sambungnya, sebagai Putra Kampar, maka dirinya mengajak, agar adanya penerapan unsur keadilan dalam hal penggelontoran anggaran itu ke daerah. Artinya, diharap Syahrul Aidi ini bersikap merata.
“Beliau itu Putra Kampar juga. Lebih dari 80% suaranya sewaktu di Pemilu tahun 2019 perolehan berasal dari Kabupaten Kampar untuk menjadi anggota DPR RI asal Provinsi Riau II. Tetapi giliran telah duduk, justru tidak adil dalam memberi keberkahan. Sementara disatu sisi, data menunjukkan, bahwa suara dari Inhil itu menyumbang lebih kurang 3 ribuan. Ini dipertanyakan,” ujarnya.
Larshen Yunus yang merupakan Alumni Sekolah Vokasi dari PMI Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sebut bahwa anggota DPR Syahrul Aidi mesti sampaikan klarifikasinya kenapa justru tidak adil dalam hal pembangunan bagi Kabupaten Kampar dapat apa
Dalam kesempatan itu, Larshen Yunus mengajak semua pihak untuk bisa tetap peduli dan proaktif melihat kinerja para wakil rakyat. Jangan sampai terjadinya perselingkuhan didalam hal penyaluran anggaran. “Ayo Bapak, Ibu, masyarakat Kabupaten Kampar untuk peduli bahkan proaktif menyikapi ini,” ungkapnya.
Terkait ini, kata Larshen, DPD KNPI Riau berencana untuk segera menyurati DPP PKS di Jakarta, yang seraya melakukan somasi terhadap pimpinan partai, untuk menegur kadernya Syahrul Aidi. Sebagai Anggota DPR RI Dapil Provinsi Riau II. Ia juga menyampaikan, bahwa masyarakat Kampar juga butuh anggaran untuk hal pembangunan, bukan janji manis.
Terkait statmen dipapar Larshen Yunus ini dikonfirmasi kepada Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat itu, kurang menanggapi dengan serius. Karena saat dikirim pesan melalui WhatsApp, hanya saja menjawab singkat pesan tersebut.
“Asumsi dia.. pasti kampar lebih besar,” kata Politisi PKS ini menjawab tudingan dipaparkan Larshen Yunus. **Rul