DERAKPOST.COM – Hingga saat ini masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini, yang menjadi tandatanya oleh anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Syafri Syarif.
“Hingga kini, empat posisi tersebut masih dijabat oleh Plt. Kondisi itu, menghambat kinerja dan juga perencanaan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Maka itu, patut dipetanyakan pada Pemko,” ungkapnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, oleh sebab itu pihak mendesak hasil assesmen untuk empat kepala OPD. Karena hal itu, terkesan lambat pengumuman hasil asesmen untuk mengisi empat jabatan kepala OPD. Karena hingga itu, yang masih dijabat oleh Plt.
“Pemko Pekanbaru hingga kini masih tak kunjung menetap hasil assesmen dalan mengisi empat kepala OPD, yang saat ini masih dijabat Plt. Yakni Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan (Diskes), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK),” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif, menyoroti dampak buruk dari berlarut-larutnya penempatan pejabat definitif di posisi strategis tersebut.
“Kalau memang asesmen sudah selesai, segerakan saja umumkan hasilnya. Apalagi di antara empat OPD itu banyak kegiatan penting yang harus dijalankan secara serius,” tegas Syafri.
Syafri menambahkan bahwa asesmen tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dengan menggunakan anggaran dari APBD Pekanbaru. Maka itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban atas hasil asesmen tersebut.
“Terlepas dari siapa yang akan melanjutkan di masa Wali Kota terpilih nanti, hasil asesmen ini harus dipertanggungjawab. Jangan menggantung seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, meski pejabat Plt dapat menjalankan tugas operasional, ada banyak keputusan strategis yang hanya dapat diambil oleh pejabat definitif. Keberadaan kepala OPD definitif, hasil dari asesmen yang sudah dilaksanakan, dinilai akan memberikan kepastian dalam perencanaan anggaran serta pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
“Kalau memang tidak ada masalah, umumkan saja. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi, kasihan juga yang sudah ikut asesmen,” ungkapnya. (Rezha)