DERAKPOST.COM – Sekretaris Komisi I DPRD Riau Abdul Kasim menganalisa ada beberapa peluang peningkatan potensi daerah di Riau. Namun, untuk mengembangkan harus ada organisasi berdiri sendiri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres dan surat Kementerian tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
“Jadi saya berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membentuk Brida. Sehingga nanti tidak bergabung lagi dengan organisasi lain, seperti Bappeda Litbang,” kata Abdul Kasim, Senin (24/10/2022).
Kata dia, jika tetap bergabung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain, maka tidak bisa berinovasi sendiri. Sehingga menghambat percepatan riset terkait potensi daerah yang ada di Provinsi Riau.
Politisi PKS itu mengatakan, saat ini perencanaan pembangunan Provinsi Riau belum bisa bekerja dengan maksimal. Makanya, Ia meminta Pemprov Riau untuk dapat membentuk Brida.
“Sehingga mereka mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang mana telah lebih dulu membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional,” kata dia.
Lanjut dia, jika Brida ini sudah terbentuk, maka akan menimbulkan efek positif bagi daerah dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat Riau. Sebab, pembentukan Brida ini memberi kemanfaatan yang sangat besar bagi Pemprov Riau dan juga bagi pemerintah pusat, lantaran dapat menggali potensi-potensi daerah, dengan hasil riset tersebut.
“Maka dari itu kita berharap ke depannya Brida ini harus berdiri sendiri tidak lagi bergantung dengan badan lainnya,” kata dia.
Ia menyebut, saat berkunjung ke UPT Riau Science Techno Park di Pasir Putih, mereka sudah mempunyai inovasi-inovasi seperti pemanfaatan potensi daerah dari singkong, jagung, minyak jelantah, sawit, Nipah yang bisa dijadikan bahan bakar nabati bioethanol/biodiesel yang berkualitas pro lingkungan.
Selain itu juga beberapa produk biosolvent untuk stimulasi chemical injeksi sumur-sumur minyak yang tidak produktif menjadi produktif kembali, teknologi kaolin sebagai pengolahan air gambut menjadi air bersih serta bermacam-macam inovasi yang sudah dibuat yang bermanfaat untuk UMKM, industri dan masyarakat.
“Jika salah satu hasil riset tersebut serius dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, misalnya Bahan Bakar Nabati maka akan dapat mengurangi penggunaan APBD untuk subsidi BBM. Sehingga dapat digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. **Rul