PEKANBARU, Detakpost.com- Menyikap memaksimalkan pendapat dari pajak air permukaan. Maka itu, diminta Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bisa membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus didalam pengawasan water meter.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Provinsi Riau mendesak Gubri Syamsuar segera mungkin itu membentuk Satgas khusus pengawasan water meter. Karena, yang diketahui instansi terkait belum tampak maksimal didalam menggarap potensi pendapatan asli daerah ini.
Ketua KIB Provinsi Riau, juga menyebut Pemprov Riau ini melalui instansi Badan Pendapatan Daerah Riau (Bapenda) itu, harus serius dalam menggarap potensi untuk pendapatan asli daerah pajak air permukaan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.
“Bapenda Riau mesti mengawasi water meter perusahaan yang memanfaatkan air permukaan. Jangan percaya, begitu saja dengan perhitunganya perusahaan, harus kroscek di water meter. Diketahui, terkadang ada kecurangan dilakukanya perusahaan,” ungkapnya Haryadi.
Dikatakanya, kalau Provinsi Riau ini ada beberapa perusahaan raksasa didalam memanfaatkan air permukaan tersebut. Salah satunya PT RAPP. Yang berdasar data dimiliki untuk pajak air permukaan dibayarkan dalam kurun waktu 5 tahun (2017- 2021) terlalu kecil untuk sebuah perusahaan sebesar itu.
Karena menurut Hariyadi, bahwa pajak air permukaan inikan merupa salah satu sumber pendapatan asli daerah, berupa pajak daerah terbesar. Jadi pertanyaan, lanjutnya, apakah benar itu perhitungan jumlah atau volume pemanfaatanya air permukaan perusahaan dibawah April Grup tersebut sesuai digunakan.
“Kami dalam dua minggu kedepan akan melakukan aksi salah butir pernyataan sikap mendesak Gubernur Riau segera itu membentuk Satgas pengawas water neter ditiap perusahaan memanfaatkan air permukaan, terutama itu perusahaan industri besar,” pungkas Hariyadi. **Rul