DERAKPOST.COM – Hingga kini rencana pembentukan pusat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berada di Jalan Arifin Achmad, Kota Pekanbaru ini tidak ada kejelasan. Gedung eks Kesbangpol dan beberapa instansi lainya direncana jadi lokasi pusat UMKM tersebut.
Terkait ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru, Sarbaini mengatakan renovasi gedung eks kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad belum dilakukan, akibatnya rencana pembentukan pusat UMKM menjadi terkendala.
Namun, pihaknya kini sudah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru. “Memang belum menjadi pusat UMKM, sebab belum ada UMKM kita yang menempati gedung itu. Yang karena sekarang masih menunggu renovasi. Sekarang ini mendata dulu hal pelaku UMKM,” ujar Sarbaini
Dikatakanya, untuk halnya penempatan pelaku usaha nantinya dilakukan secara selektif. Pihaknya ingin produk dijajakan di lokasi itu akan merepresentasikan hal produk-produk lokal itu khas Pekanbaru.
Baik itu hal kuliner, kerajinan tangan dan sebagainya yang dijajakan.
Disinggung hal itu berapa jumlah pelaku UMKM yang bakal menempati nantinya. Terkait ini disebutkan Sarbaini, pihaknya masih akan perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Di karena institusi itu mengetahuinya.
“Kita lihat dulu, berapa disiapkan. Kalau leading sektornya itu pihak Disperindag, kita ini sifatnya untuk pelaku UMKM. Ini berarti menunggu halnya berapa jumlah tempat disiapkan. Setelah itu kemudian baru kita kondisikan UMKM mana yang pantas disitu,” ungkapnya.
Selain dengan Disperindag, katanya, itu juga akan berkoordinasikan kecamatan. Karena diketahui ini ada 15 kecamatan, tentu itu harus terwakili. Bicarakan yaitu bagaimana teknisnya. Tetapi harus tau dulu berapa jumlah tempat disiapkan ini untuk para pelaku UMKM.
Diberitakan hal sebelumnya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi, menyampaikan, pusat oleh-oleh di Jalan Arifin Ahmad ini telah dimasukkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 itu. **Fri