DERAKPOST.COM – Belakangan sering terjadi perseteruan Bupati Kepulauan Meranti Adil dan Gubernur Syamsuar. Bahkan mantan Anggota DPRD Riau itu dianggap tidak punya etika.
Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim menyebut, bahwa dalam sistem pemerintahan, jelas ada punya struktur.
Dari atas, gubernur, ke bawah. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah punya banyak kewenangan.
“Bisa lakukan pembinaan, evaluasi dan segala macam terhadap kepala daerah yang di bawah tingkatannya. Kalau hal ini dibiarkan, bisa jadi preseden buruk. Karena itu Ia mendesak gubernur tegas dalam hal ini,” ujar Politisi Demokrat ini.
Katanya, minimal bisa lakukan teguran, sanksi. Kalau perlu sekolahkan. Sudah pernah ada kejadian. Kepala daerahnya itu disekolahkan. Pada kementerian ada sekolahnya itu. Agar ini tidak merembet ke daerah lain nantinya.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menyebut, Riau ada 12 kabupaten kota. Kue pembangunan itu juga dibagi ke 12 kabupaten kota. Ia tidak ingin perilaku ditunjukkan kepala daerah berdampak kepada masyarakat di kabupaten itu.
“Kita nanti tidak mau ada dampak buruk kepada kabupaten ketika kepala daerahnya tidak punya etika. Ini kan bukan kali pertama melakukan ini,” kata dia, dikutip dari Cakaplah.com.
Lanjut dia, kalau ada perseteruan pribadi jangan dibawa daerah. Bahkan Ia geram dengan persoalan M Adil yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.
“Saya sampaikan ke banggar coba kita evaluasi, berapa APBD kita ke Meranti. Kalau perlu kita stop dulu. Ini berdampak buruk. Kalau ada dia bagi hasil daerah kita berikan,” kata dia. **Rul