PEKANBARU, Derakpost.com – Setakat ini beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau jadi sorotan DPRD Riau. Kontribusi perusahaan berplat merah dinilai minim untuk daerah.
Komisi III DPRD Riau bertahap manggil perusahaan-perusahaan itu. Pekan lalu, PT Penjaminan Kredit Daerah Riau (Jamkrida) hadir memenuhi panggilan. Pertemuan itu membahas target BUMD itu dalam mencapai dividen yang akan diberikan kepada Pemprov Riau.
“Rapat perdana dengan PT Jamkrida Riau. Kita mau tahu evaluasi sampai kuartal pertama, masuk kuartal kedua itu sudah sejauh mana capaian target yang sudah direncanakan. Setelah penambahan penyertaan modal Rp25 miliar. Sejauh mana perubahan kinerja PT Jamkrida untuk mencapai target yang diberikan,” kata Markarius Anwar.
Ketua Komisi III DPRD Riau menyebut, penambahan modal memang masuk di bulan April. Artinya masih baru. Kondisi itu dimaklumi. Namun, dia berharap PT Jamkrida ini menyusun Perencanaan strategis (Renstra) terbaru, baik satu tahunan lima tahunan dengan pernyataan modal yang sudah ditambahkan.
“Kalau dulu kan modal dasar mereka Rp25 miliar, sekarang sudah menjadi Rp50 miliar, itu harus kita hitung lagi targetnya. Karena dengan penambahan modal mereka sudah bertambah kapasitas penjaminannya. Kalau dengan modal Rp25 miliar kemarin mereka hanya bisa menjamin Rp1 triliun. Kalau hari ini mereka sudah bisa menjamin sampai Rp2 triliun,” kata dia.
Artinya, tentu itu juga berdampak kepada dividen yang akan diberikan kepada Pemprov Riau. Komisi III berharap, dividen naik dua kali lipat. Meski penyertaan modal baru tahun berjalan, Komisi III berharap terjadi peningkatan.
“Tahun lalu dividen yang diserahkan ke pemerintah Rp4 miliar. Cuma kemarin diekspose penyertaan modal, tahun ini target mereka Rp6 miliar. Naik Rp2 miliar. Harapan kita tercapai Rp6 miliar itu,” kata dia. **Rul