PEKANBARU, Derakpost.com- Kendati itu Presiden Jokowi RI akan mencabut atau membuka kembali keran ekspor minyak goreng. Hal itu, dianggap oleh
anggota DPR RI Dapil Riau Dr Syahrul Aidi Maazat itu hal biasa-biasa saja.
Menurut Politisi PKS itu, pembukaan ekspor minyak goreng tak menyentuh substansi masalah kisruh minyak goreng saat ini. Karena masalah industri minyak goreng ini, menurutnya, ada di sektor perizinan, monopoli usaha, dan pengembangan biodiesel.
“Substansi kisruh minyak goreng saat ini bukan soal keran ekspor. Namun justru kita melihat pada perizinan, monopoli usaha hingga hilirisasi kelapa sawit seperti biodiesel. Kita melihat pemerintah lamban,” kata Syahrul Aidi, Jumat (20/5/2022) dilansir cakaplah.
Ia mengatakan, jumlah lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh BUMN yaitu mencapai 9,2 persen. Namun sayangnya, BUMN tak ada mengelola hilirnya. Maka, ia mendorong, saat ini momentum yang tepat untuk menyentuh substansi persoalan itu. Saatnya izin dibuka seluas-luasnya.
“Pemerintah segera buka keran perizinan industri minyak goreng. Dan khususnya oleh BUMN dan BUMD. Bukan BUMN saja yang berpotensi, tapi banyak daerah yang siap mengelola industri ini jika diberi kepercayaan dalam bentuk perizinan. BUMN dan BUMD nantinya diharapkan mampu mengendalikam pasar sehingga persoalan seperti saat ini tak terjadi lagi,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng. Larangan ini berlaku sejak 28 April 2022 lalu.
Jokowi mengatakan sejak larangan ekspor diterapkan, pemerintah terus mendorong langkah memastikan minyak goreng. Berdasarkan pengukuran langsung dan data yang diterima Jokowi di lapangan, pasokan minyak goreng terus bertambah.
“Kebutuhan nasional kurang lebih minyak goreng curah 194.000 ton per bulan, pada Bulan Maret sebelum larangan ekspor hanya 64,5 ribu ton,” ujarnya saat konferensi pers, Kamis (19/5/2022).
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, lanjutnya, pasokan mencapai 211 ribu ton, melebihi nasional bulanan. Menurut Jokowi, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng nasional, pada bulan April harga nasional berkisar Rp 19.800.
Kemudian setelah adanya kebijakan larangan ekspor, Jokowi mengatakan rata-rata harga minyak goreng nasional turun menjadi Rp 17.500 hingga Rp 17.600.
“Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi. **Rul