DERAKPOST.COM – Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan, masalah pendidikan dan infrastruktur ini menjadi atensi wakil rakyat. Maka di APBD 2023, tetap jadi perhatian dianggarkan.
“Sebab, masih banyak masyarakat Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri. Memang, dibeberapa poin yang menjadi sorotan. Kemarin itu, seperti yang disampaikan dari beberapa kawan-kawan di fraksi, bahwa utama itu adalah persoalan pendidikan dan serta infrastruktur,” katanya
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, sekolah yang menjadi kewenangan provinsi hampir setiap tahun proses PPDB menyisakan banyak persoalan. Buktinya, masih banyak anak Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri.
Bahkan dari informasi yang ia dapat, sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bersekolah lantaran tidak tertampung lagi di sekolah negeri. Kondisi ini, kata dia, sebagai imbas beberapa daerah yang tidak masuk ke dalam zonasi.
“Konsekuensinya tidak masuk ke sekolah negeri. Sedangkan hari ini dengan kondisi ekonomi relatif terpuruk pasca pandemi Covid-19 sekolah negeri menjadi idola. Salah satu solusi selain membangun RKB, daerah yang tidak masuk zonasi, kita meminta agar pemprov memikirkan pembangunan sekolah baru,” jelasnya.
Bagaimana pun juga, pendidikan merupakan urusan wajib (mandatory). Sesuai amanat UU No.23/2014 dan tidak bisa ditawar lagi. Namun yang harus dimaklumi, meski mandatory, kondisi beberapa tahun terakhir kemampuan fiskal pemprov memang mengalami penurunan.
“Cuma ini jadi prioritaslah. Contoh di Pekanbaru sampai hari ini ada beberapa yang belum sekolah. Dumai itu banyak daerah yang bila kita pilah per kecamatan saja ada kecamatan yang tidak punya zonasi. Mandau lebih parah lagi. Seratusan ribu di situ warganya posisinya justru kekurangan sekolah,” papar dia. **Rul