DERAKPOST.COM – Biasanya aksi protes atau demo dilakukan dengan ramai-ramai dan pada hari kerja. Terlebih halnya demo ini ditujukan pada pemerintah. Tapi hal itu tak demikian dilakukan dua orang sebagai mahasiswa.
Dari pantauan lapangan, Ahad (9/3/2025) itu, ada dua orang mahasiswa Pelalawan melakukan hal aksi demo di.depan kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman. Bahkan itu dengan tanpa adanya kawalan dari aparat kepolisian.
Diketahui dua mahasiswa asal Pelalawan menyampaikan kekecewaan kepada Gubri Abdul Wahid yang dinilai minim perhatian atas terhadap bencana dari banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan tersebut.
Kekecewaan dua orang mahasiswa itupun disampaikanya melalui karton bertuliskan Riau Bermarwah, Pelalawan Berkuah. Hal menggambar sebagai bentuk protes atas situasi yang terjadi pada daerah Kabupaten Pelalawan.
Disinggung kenapa hal berdemo pada hari libur seperti ini ? Rorin Ardiansyah kepada wartawan mengatakan, demo dilakukanya bersama rekan ini meminta kepeduliannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait hal banjir.
Dikatakan mahasiswa asal Pelalawan yang mengaku turut terdampak banjir, bahwa hal ntensitas banjir di daerahnya itu meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Tapi hingga kini dirasakan minim kepeduliannya gubernur ini.
Mahasiswa ini juga minta pada Gubri Abdul Wahid untuk bisa segera mengusut tuntas pengelolaan dan manajemen di PLTA Koto Panjang yang disebut jadi penyebab banjir. Menurut mereka, itu karena tidak berfungsi dengan baik.
“PLTA Koto Panjang itu menjadi salah satu penyebab banjir. Kami mendesak gubernur agar tidak tinggal diam terhadap bencana yang terus terjadi di Pelalawan. Kami juga minta untuk pengelolaan PLTA dievaluasi,” pungkasnya.
Rorin mengungkapkan bahwasa intensitas banjir di daerahnya juga meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan dia, dulu banjir di Pelalawan ini yang terjadi sekali dalam lima tahun. Tapi kini terjadi itu
setiap tahun.
Dalam dua tahun terakhir ini, banjir terjadi setiap tahun. Kini pada tahun 2025, banjir bahkan datang dalam rentang dua bulan sekali. Sehingga ini, tak hanya merugikan sektor ekonomi. Namun juga menganggu itu pendidikan.
Rorin lebih lanjut menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Pemprov Riau, maka mereka akan lanjut melakukan aksi yang lebih besar bersama masyarakat Pelalawan, bahkan bila perlu akan blokade kantor gubernur. (Dairul)