DERAKPOST.COM – Husaimi Hamidi mengatakan, DPRD Riau mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meanalisa pendapatan dalam halnya menyusun APBD 2024. Sebab, berkaca dari APBD 2023, ada pendapatan yang dianggap tidak dianalisa dengan baik.
“Kondisi itu mengakibatkan berpotensi terjadi defisit anggaran. Karena itu juga diharapkanya semua pendapatan harus dianalisa. Jadi kita berharap Pemerintah Provinsi Riau anggaran 2024 nanti tidak mengahayal-hayal. Yang belum pasti itu jangan dimasukkan,” kata Husaimi.
Sekretaris Komisi II DPRD Riau ungkap, ada beberapa hal itu yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti hal rencana pendapatan atas kepemilikan saham Participating Interest (PI), yaitu sebesar 10 persen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap Blok Rokan.
Meski sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Riau Petroleum Rokan (RPR). Namun, belum ada kepastian PI 10 persen yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar itu bisa masuk ke kas daerah.
“Tahun ini saya pastikan defisit. Meski PI itu cair Rp400 miliar, tapi tidak bisa diterima. Boleh itu nanti PI itu masuk di tahun berjalan, tapi anggaran dasar perseroannya harus diubah. Sekarang kan belum,” kata Husaimi. **Rul