DERAKPOST.COM – Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Tapi sejauh ini DPRD Riau masih melihat belum ada feedback atau hasil dari Crude Palm Oil (CPO) untuk daerah penghasil.
Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi dikonfirmasi memang mempertanyakan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit kepada pemerintah pusat. Ungkap dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama 8 provinsi lainnya kini telah membentuk forum daerah penghasil sawit.
Lanjut dia, saat ini masih belum ada tindak lanjut atas permintaan DBH sawit dari daerah penghasil. Ia menceritakan, saat menjabat sebagai Ketua Komisi III yang membidangi pendapatan, ia pernah menggagas usulan bagi hasil CPO kepada pusat pada akhir 2019 lalu.
”Kalau provinsi melalui pemda kan juga sudah. Tapi endingnya tak ada. Sebetulnya ini dasarnya adalah keadilan. Di mana daerah penghasil sawit tidak dapat apa-apa dari hasil CPO-nya,” kata dia.
Menurut dia, banyak kerugian, selain tidak mendapatkan dana bagi hasil CPO. Seperti jalan yang rusak parah akibat dilalui oleh truk pengangkut CPO yang beratnya sering melewati tonase.
Kemudian, lingkungan hutan juga mengalami kerusakan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tembakau, daerah penghasilnya mendapat DBH. ”Kalau begitu apa bedanya dengan tembakau? Sementara daerah penghasil tembakau dapat bagi hasil,” kata dia.
Ia mendorong, Pemprov Riau untuk kembali menuntut DBH dari CPO kelapa sawit. Ia menyebut siap jika hal tersebut diperjuangkan secara bersama-sama dari semua unsur. Baik dari DPRD Riau dan Pemprov Riau. **Rul