DERAKPOST.COM – Diketahui sekarang ini, Kampar sedang tidak baik-baik saja. Inflasi dan stunting tertinggi, tetapi pemerintah di Kampar hanya diam dan tidak ada berbuat apa-apa untuk mengatasi atau mengurangi fenomena ini. Malah dikabar DPRD Kampar akan belanja baju adat sampai Rp844 juta.
Ini sungguh sangat membuat masyarakat geram. Pasalnya saat ini, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar itu menutup stunting dan infalasi tersebut dengan cara membuat acara-acara serimonial. Misal itu dengan menghibur masyarakat serta pasar murah untuk kebutuhan sesaat. Tapi, untuk diketahui masyarakat tidak bisa dibohongi, atau di kadalin dengan cara-cara lelucon.
Terkait ini, bertempat di Cafe Kondjie Jalan Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru ini, Larsen Yunus memberi komentarnya. Ketua KNPI Riau ini hanya sebutkan, kebijakan diambil Pemkab Kampar tersebut tentunya sangat tepat dengan melihat pejabat rapi dan juga mewah. Masyarakat sudah kenyang, pasti inflasi dan stunting di Kampar hilang.
“Habiskan saja anggaran APBD yang ada di Kampar itu untuk hal service pejabat, untuk beli handphone dan baju adat. Kalau masih kurang, kalau bisa itu belikan sekalian kolor selagi anggaran masih ada. Nantinya kalau anggaran kurang, pihak KNPI Provinsi Riau siap galang dana membantu sejahterakan para pejabat kampar,” ujar Larsen Yunus.
Dikatanya, ditengah kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar yang dihari ini, hampir semua sisi masuk kategori sulit, susah dan kebingungan, ditambah dengan inflasi dan stunting tertinggi di Riau. Tetapi justru pemerintahnya tanpa ada rasa malu membuat kebijakanya yang penuh dengan lelucon. Ketua KNPI Provinsi Riau katakan, bahwa pihaknya tetap memberi apresiasi kepada Pj Bupati Kampar Hambali bahkan Ketua DPRD Muhammad Faisal.
“Mohon maaf bapak/ibu masyarakat Riau, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Kampar. Kami dari KNPI Provinsi Riau tidak bisa marah, apalagi menangis, dikarena air mata ini sudah terlanjur mengering. Sudah terlalu muak melihat sandiwara dibuat para pejabat itu! Biarlah alam yang menghukum mereka. Hukum karma masih berlaku lho,” ujar Larsen dalam keterangan tertulisnya.
Akhir kata disampaikan oleh Larsen, maka pihaknya meminta kepada Mendagri agar segera mencopot Hambali dari jabatannya sebagai Pj Bupati Kampar. Karena, selama menjabat sebagai Pj Bupati Kampar dinilai Nol Prestasi, yang ada malah melukai hati masyarakat. Bahkan, aktivis Anti Korupsi ini mengatakan model pejabatnya seperti itu, maka hanya pepesan kosong belaka. (Rul)