DERAKPOST.COM – Menyikapi rencana menaikan harga BBM subsidi, didalam hal ini Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan ada 2 opsi yang dapat ditempuh pemerintah mengatasi permasalahan mengemuka belakangan ini.
Soeparno mengatakan, langkah yang dimaksud adalah Pertama, membatasi penerima subsidi. Artinya, pembatasan sangat perlu dilakukan karena saat ini masyarakat miskin menikmati BBM subsidi hanya sekitar 5 persen.
Sementara itu, 95 persen lainnya dinikmati oleh orang kaya dan industri. Namun Edy mengatakan untuk melaksanakan pembatasan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
Salah satunya, segera menerbitkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar. Revisi perpres bisa menjadi pegangan dan perangkat hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembatasan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas mekanisme pembatasannya seperti apa supaya tak menimbulkan masalah di masyarakat.
“Kalau kita melakukan pembatasan, pembatasannya seperti apa? Jangan sampai nanti ada pembatasan ternyata antrean di SPBU nanti bakal ramai. Itu ada dampak sosial juga,” kata Eddy di Gedung DPR, dikutip dari cnnindonesia.
Opsi kedua, menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Memang dana yang dibutuhkan untuk subsidi ini cukup besar. Ia menyebut subsidi yang dibutuhkan sepanjang tahun ini bisa mencapai Rp600 triliun hingga Rp660 triliun jika harga pertalite dan solar tidak naik.
“Kalau kita menggunakan asumsi harga hari ini, misalnya pertalite Rp7.650, solar Rp5.150. Kalau dari asumsi yang tidak berubah potensi kenaikan subsidi itu menjadi antara Rp600 triliun sama Rp660 triliun,” ujar Eddy.
Isu kenaikan harga BBM subsidi belakangan ini menguat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bahkan menyebut kemungkinan besar Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM itu pada pekan ini.
Menurutnya, kenaikan dilakukan karena beban APBN untuk menanggung subsidi energi termasuk BBM tahun ini melonjak jadi Rp502 triliun akibat lonjakan harga minyak.
Namun, Jokowi usai memberikan pengarahan kepada Kadin se-Indonesia masih belum memberikan gambaran pasti kapan kenaikan akan dilakukan. Menurutnya, pemerintah harus berhatii-hati dalam memutuskan kebijakan harga BBM supaya tidak membebani masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. **Rul