DERAKPOST.COM – Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau Abdul Wahid merencanai membentuk Badan Usaha Milik SlDaerah (BUMD) khusus mengelola perkebunan sawit. Hal itu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah.
Diakuinya, memang komoditas tersebut berpotensi pendapatan yang sangat besar. Namun demikian, menurutnya lebih baik memberdayakan BUMD yang sudah ada daripada membentuk yang baru karena akan memerlukan biaya besar, termasuk penyertaan modal awal.
”Kita dukung terhadap optimalisasi pengelolaan kelapa sawit oleh BUMD tetapi tidak sepakat dengan pembentukan entitas baru. Sebaiknya diberdayakan saja BUMD yang ada, jangan membentuk yang baru karena biayanya tinggi akibat penyertaan modal awal,” ujar Abdullah, Senin (10/3/2025).
Ia juga menyoroti bahwa sebagian BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini belum mencapai titik impas atau break-even point (BEP). Menurutnya, jangan sampai BUMD baru justru menjadi beban bagi Pemprov Riau.
Abdullah yang juga merupakan anggota Fraksi PKS menyebutkan bahwa dari sekian banyak BUMD yang dimiliki Pemprov Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) bisa ditunjuk untuk mengelola sektor kelapa sawit. Pasalnya, SPR memilik tiga anak perusahaan bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan. (Dairul)