DERAKPOST.COM – Mencuat isu yang mengumbar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggantikan Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDI-P. Hal ini dikatakanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, itu pihak sebagai provokator politik.
Sebelumnya beredar isu di media sosial dengan tagar #MegaDikudeta. Isu tersebut kemudian melebar kepada diskursus bahwa Jokowi bakal gantikan Megawati memimpin PDI-P. “Ya saya kira itu kan saya katakan provokator politik. Itu yang mau memecah belah,” kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Hasto mengungkapkan bahwa partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum).
Di PDI-P, lanjut Hasto, pemilihan ketum harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai.
Dia pun menyinggung Megawati yang menjadi ketum karena sebagai tokoh pemersatu di PDI-P. “Dan Bu Mega tidak hanya jadi ikon, jadi pemersatu, tapi beliau lah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima,” jelasnya.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan bahwa Megawati selalu terpilih secara aklamasi menjadi ketum PDI-P dalam kongres partai. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa Presiden kelima RI itu masih diinginkan memimpin PDI-P.
“Bu Mega selalu berada dalam sanubarinya pengurus partai, dimulai dari struktur paling bawah dari akar rumput. Karena kepemimpinan Bu Mega adalah kepemimpinan yang berasal dari akar rumput itu,” ucap Hasto dikutip dari cnnindonesia.
Diberitakan sebelumnya, muncul tagar #MegaDikudeta yang isinya desakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Dalam perbincangan di tagar itu, Jokowi diminta menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Terkait isu ini, Ganjar meminta agar relawan tidak mencampuri urusan partai. Ganjar mengatakan, PDI-P memiliki aturan sendiri terkait ketua umum. “Enggak boleh, semua harus tertib. Semua tertib, PDI Perjuangan punya aturan sendiri soal itu,” ujar Ganjar, Senin (31/10/2022). **Rul