DERAKPOST.COM – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau dr. Marhan Effendi mengaku prihatin akan framing yang seolah menjadikan IDI sebagai “kambing hitam” penghambat Sistem Kesehatan Nasional.
Menurut Marhan, upaya framing negatif dan bullying kepada IDI merupakan upaya menghilangkan peranan IDI serta upaya menempatkan IDI di titik nadir.
Marhan menyebut, selama ini IDI memiliki kontribusi yang besar baik pada saat perjuangan kemerdekaan maupun membangun kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk kontribusi IDI dalam membantu penanganan Covid-19 hingga mampu melewati ke fase normal seperti sekarang.
“IDI ini usianya sudah 72 tahun usianya hampir sama dengan umur Republik Indonesia. Banyak dokter-dokter yang menjadi pendiri IDI berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan bahkan ada yang meninggal dalam penanganan Covid-19 tapi ironisnya, peranan itu sepertinya ingin ditutupi dan ingin dikembalikan ke titik nol,” cakap Marhan Efendi, saat menghadiri Muscab IDI di Rohul, beberapa waktu lalu.
Marhan menyayangkan, adanya fitnah, bullying, framing dan branding kotor yang mengasosiasikan IDI sebagai akar masalah kesehatan di Indonesia justru diutarakan sekelas pejabat negara. Padahal, menurut Marhan, persoalan kesehatan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Sekelas pejabat negara menyatakan ada uang ratusan juta untuk mengeluarkan rekomendasi praktek, belajar dan STR inikan luar biasa propagandanya. Jangan propaganda lah, stunting kita masih banyak, kematian ibu hamil juga banyak, bukan hanya jantung penyakit Indonesia ini. Jangan seolah-olah akar masalah kesehatan itu datangnya dari IDI, padahal kita tahu pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab kemana?,” cakapnya
“Kalau mau tarik itu (rekomendasi) enggak apa-apa namun harus ada aturan pemerintahnya, jangan ojo kesusu lah. Jadi kalau mikir di IDI ini ada duit, saya tegaskan tidak ada duit. Tidak ada duit,” terangnya kesal.
Marhan menduga, framing negative terhadap IDI merupakan bagian propaganda untuk melemahkan perjuangan IDI yang lantang mengkritisi UU Kesehatan yang dinilainya masih debatable. Pasalnya serangan ke IDI ini justru makin meningkat pasca disahkanya UU Kesehatan.
“Saya prihatin kecewa dan sedih dengan kondisi ini. Tapi saya tegaskan IDI tetap satu dan solid dengan semua cabang dan seluruh anggota kita tetap kokoh di rumah besar IDI,” ungkapnya.
Marhan menyatakan, kritikan IDI terhadap UU Kesehatan itu merupakan wujud perjuangan IDI dalam melindungi profesi dokter terhadap sejumlah pasal di UU Kesehatan yang berpotensi mengkriminalisasi dokter.
“UU Kesehatan ini berpotensi menyebabkan dokter rentan dipidana. Padahal yang harus dipahami apa yang dilakukan tenaga kesehatan itu adalah upaya pertolongan untuk mendapat kesembuhan. Kalau sampai meninggal terus dokter yang salah kan tak wajar juga. Ingat dokter itu bukan jual nyawa. Dokter tidak punya niat membunuh atau menyakiti ini yang harus di pahami masyarakat,“ tutup Marhan. **Rul