PEKANBARU, Derakpost.com- Setakat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan (Disbun) mulai tahun ini akan fokus melakukan pembinaan pengelolaan karet di lima daerah yang merupakan klaster karet.
Kelima daerah itu yakni, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan. Upaya tersebut dilakukan meningkatkan nilai tambah bagi petani karet di lima daerah tersebut.
Kepala Disbun Provinsi Riau, Zulfadli didampingi Sekretaris Disbun, Supriadi mengatakan, untuk melakukan pembinaan kelima daerah itu, pihaknya akan menerapkan apa yang telah dilakukan di Kabupaten Kuansing.
“Untuk karet sebenarnya kita sudah ada rool model pengelolaan karet mulai dari hulu sampai ke hilir di Kabupaten Kuansing. Dimana di Kuansing untuk hulunya itu sudah ada Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (Apkarkusi). Asosiasi inilah yang melakukan pembinaan petani karet, dan melakukan pengelolaan karet skala kecil. Pembinaan yang dilakukan mulai dari kualitas dan budidaya karet bersama Disbun Riau,” kata Zulfadli.
Dilansir cakaplah. Karena itu, kedepan pihaknya berharap lima daerah klaster karet tersebut juga bisa melakukan modifikasi apa yang sudah dibuat Kuansing. Karena banyak keuntungan yang diperoleh petani jika sudah ada kelembagaan.
“Setelah kelembagaannya sudah terbentuk, kita berharap 5 daerah itu bisa sampai tahap memproduksi. Sebab di Kuansing itu mereka sudah bisa melakukan hilirisasi karet, yakni vulkanisir ban mobil dan motor, dan produksi lainnya yang berbahan karet. Makanya mulai tahun ini dan tahun depan kita akan melangkah melakukan pembinaan pengelolaan karet kepada kabupaten lainnya, yang potensi karetnya cukup besar,” paparnya.
Lebih lanjut Zulfadli menjelaskan, banyak keuntungan dengan adanya kelembagaan kelompok tani. Dimana harga karet bisa stabil, dan tingkat perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Sebab untuk harga bisa lebih tinggi dibanding tidak adanya kelembagaan petani karet.
“Bahkan selisinya mencapai Rp3.000 per kilogram (Kg) lebih. Kalau biasanya harga hanya Rp8.000 per Kg, dengan adanya kelembagaan harga karet bisa mencapai Rp12.000 per Kg. Tentu dari harga saja petani sudah diuntungkan, belum lagi bahan olahan karet (bokar), maka petani bisa mendapat nilai tambah,” sebutnya.
Untuk tahun ini, sebut Zulfadli, pihaknya akan fokus melakukan pembinaan pengolaan karet di Kabupaten Kampar, sebab di Kampar potensi karet masih cukup besar. Pembinaan dilakukan secara bertahap, dimana mulai pembinaan kelembagaan.
“Pembinaan kita lakukan bertahap, karena akan kita mulai dari kelembagaan sampai dengan terpenuhi peralatan dan pembuatan gudang. Jadi kita menyentuh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kita,” terangnya.
Setelah itu, tambah Zulfadli, kemudian pihaknya akan fokus melakukan pembinaan hilirisasi karet tersebut. Hilirisasi dibangun untuk meningkatkan daya tambah bagi petani karet. Karena dari bokarnya petani sudah mendapat nilai lebih, kemudian ditambah lagi hasil pengelolaan keret itu sendiri, tentu ini akan meningkatkan perekonomian petani.
“Itu semua untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai visi misi Gubernur Riau, maka kedepan kita akan fokus masalah hilirisasi komoditi unggulan Riau. Hilirisasi yang dilakukan juga harus bersentuhan langsung dengan masyarakat luas,” jelasnya.
Kemudian katanya, untuk hilirisasinya sudah ada bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten. Untuk pembangunan gudang sampai peralatan sudah kita bantu melalui sumber pendaan tersebut. Insya Allah tahun ini seluruh peralatan yang dibutuhkan Apkarkusi sudah lengkap. **Rul