DERAKPOST.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) justru membuat pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) semakin boros.
“Tapi kadang kita kurang saja. Dulu sebelum ada tunjangan kita cukup, begitu ada tunjangan enggak cukup. Kenapa? karena ada kredit tanah, kredit mobil. Jadi tambah pendapatan, tambah kebutuhan, yang terjadi kurang terus,” ujarnya dalam Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2023 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Dikutip dari Kompas.com. Lanjut Anas, padahal, dari segi pendapatan, kesejahteraan PNS justru lebih tinggi secara per kapita.
“Sebenarnya pendapatan ASN ini berapa ya? Ternyata kalau kita cek di BPS, ternyata pendapatan ASN kita tetap di atas pendapatan rata-rata nasional per kapita,” katanya.
Bermacam-macam
Tunjangan PNS ada bermacam-macam, di antaranya tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan.
Dari sejumlah tunjangan itu, yang nominalnya paling besar biasanya adalah tunjangan kinerja PNS. Besaran tukin berbeda-beda, bergantung kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja.
Di tingkat instansi pemerintah pusat, tunjangan kinerja PNS paling besar didapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara untuk pemda, tukin tertinggi saat ini adalah DKI Jakarta.
Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, besaran tukin tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I yakni Rp117.375.000, dan terendah pelaksana dengan tukin Rp5.361.800. **Rul