DERAKPOST.COM – Pembayaran biaya maintenance aplikasi Sikoncang yang digarap tahun 2023, ini dikeluhkan dan juga menjadi sorotan penghulu daerah Rokan Hilir (Rohil).
Pasalnya, banyak penghulu mengaku keberatan membayar kewajiban yang diminta pihaknya vendor PT Bali Putra Indonesia (BPI), karena dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati.
Vendor PT BPI sebelumnya mengirimkan Surat Nomor: 210/BPI/IX/2024, tertanggal 1 September 2024, kepada seluruh kepala desa (penghulu) di Rohil, adalah meminta untuk hal pembayaran biaya maintenance sebesar Rp1 juta.
Biaya tersebut, diketahu menurut vendor, diperlukan itu untuk mitigasi ransomware melalui backup data otomatis yang secara berkala. Surat ini didasarkan dengan Surat Himbauan pihak Dinas Kominfotiks Rohil Nomor: 000.6/Diskominfotiks/2024/124, tertanggal 12 Juli 2024.
Dikutip dari GoRiaucom. Dalam surat itu menginstruksikan peningkatan keamanan sistem Sikoncang. Namun, masih banyak penghulu menilai aplikasi Sikoncang tidak berjalan optimal, bahkan dianggap gagal.
Sebelumnya, tanggal 14 Oktober 2024, PT BPI kembali kirimkan Surat Nomor: 405/BPI/X/2024 yang mengundang penghulu di beberapa kecamatan untuk menghadiri pertemuan terkait pembayaran. Surat juga ditembuskan ke lima instansi, termasuk Dinas PMD Rohil dan Inspektorat Rohil.
Dari data yang dihimpun itu hingga Senin (30/12/2024), tercatat 86 kepenghuluan telah membayar biaya tersebut. Tetapi 72 lainnya menolak membayar dengan alasan dana untuk maintenance tak dianggarkan dalam RKP maupun APB desa tahun 2024.
Para penghulu yang terlanjur membayar kini berencana bersurat ke pihak terkait untuk meminta agar pengembalian dana. Mereka malah menyatakan pembayaran tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak ada dasar hukum yang kuat dalam APB desa. (Khairul)