DERAKPOST.COM – Panglima Hulubalang LAMR Kota Pekanbaru Hendry Rambah ini, menyayangkan halnya pernyataan dipapar Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) KNPI Sahrul yang meminta Presiden Jokowi tak melantik SF Hariyanto sebagai Pj Gubernur Riau nantinya.
“Dengan atas nama Panglima Hulubalang LAMR Kota Pekanbaru, saya sangat kesal dan serta menyayangkan atas pernyataan Wasekjen KNPI Sahrul yang minta kepada Presiden Jokowi tak melantik SF Hariyanto sebagai Pj Gubernur Riau nantinya. Hal itu tentu sudah tidak benar,” kata Hendry saat berbincang dengan wartawan.
Dia mengatakan, dirinya ada melihat berita dilansir media online, dihari Sabtu kemarin yang mana didalam pemberitaaan tersebut Wasekjen KNPI Sahrul ini meminta kepada Presiden Jokowi tak melantik Pj Gubernur Riau SF Hariyanto. Hal disampaikan Sahrul itu sangat tedensius, dikarena mengaitkan istri SF Hariyanto ini Caleg PKB.
“Hal yang disampaikan Sahrul tersebut, tak masuk akal dan tendensius. Sebab, dalam hal ini tidak ada kaitan pencalegan istrinya Sekdaprov SF Hariyanto tersebut. Dikarena itu saya menyayangkan pernyataan dipapar Wasekjen KNPI Sahrul tersebut yang minta Presiden Jokowi tak melantik SF Hariyanto sebagai Pj Gubernur,” terangnya.
Dikesempatan itu, Hendry mengatakan, hal yang disampaikan atau dikaitkanya Sahrul, bahwasa istri SF Hariyanto maju pileg dari PKB, dan Tim AMIN di Riau. Hal dipaparkan itu sambung Hendry, sangat tidak berdasar sama sekali. Karena diketahui bahwasa SF Hariyanto sebagai Sekdaprov Riau, jadi hal itu jangan dikaitkan sama sekali.
“Semua mengetahui bahwasa PKB ini juga salah satu partai pengusung dari pasangan AMIN. Namun, tak seharusnya itu dikaitkan Sekdaprov Riau SF Hariyanto. Karena, yang setahu saya bahwa ada aturan jelas halnya TNI, Polri, dan ASN tidak boleh melakukan politik praktis dan ada sanksi diberlakukan bagi yang melanggar,” sebutnya.
Namun, lanjut Panglima Hulubalang LAMR Kota Pekanbaru ini, dirinya pertanyakan hal disampaikan Wasekjen KNPI Sahrul dalam pemberitaan bahwa ini merupakan aspirasi masyarakat Melayu serta maupun element masyarakat Melayu Riau. Hal itu, tentu jadi pertanyaan itu aspirasi masyarakat Melayu atau elemen Melayu yang mana ?
Oleh sebab itu Panglima Hulubalang LAMR Kota Pekanbaru ini menghimbau pada tiap elemen masyarakat akan keputusan sudah dilakukan Presiden Jokowi tersebut harus hormati bersama dalam kerangka sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan lagi diributkan, dan malah mencari celah tidak netralnya SF Hariyanto.
“Saya, selaku Panglima Hulubalang LAMR mengingatkan pada para pihak jangan ada malah keluar lagi bahasa meatasnamakan aspirasi masyarakat dan elemen Melayu di bumi lancang kuning ini. Yakni, hal seperti yang disampaikan dalam berita Wasekjen KNPI Sahrul tersebut. Itu, jelas sangat tak bisa diterima akal sehat,” ujarnya. (Rul)