JAKARTA, Derakpost.com- Kendatipun, sebelumnya gencar disebut terjadinya kelangkaanya minyak goreng dikarena ada mafia. Tetapi dalam hal ini dipapar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, tidak ada itu mafia minyak goreng.
“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas. Tetapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada itu, dalam hal ketidaktepatan dalam regulasi. Maka ini pengusaha yang mencari celah mencari keuntungan. Jadi, ini soal pengaturanya dalam tata niaga serta masalah lainnya,” katanya.
Hal itu ia sampaikan saat diwawancara wartawan, di sela-sela ikuti pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali. Wartawan ini, sudah menunggu Gobel usai ia yang menerima delegasi parlemen dari Jepang. Gobel ini sebut, tak ada mafia minyak goreng, yang ada ketidaktepatan dalam regulasi.
“Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pihak pengusaha. Pasti cari untung. Yang lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” kata wakil rakyat ini.
Gobel mengatakan, pihak Kementerian Perdagangan itu, seharusnya memiliki strategi dalam hal menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng. Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan juga minyak goreng terbesar di dunia.
Menurutnya, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu. “Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma hanya mengatakan harga naik, terus menyerah begitu saja,” ungkap Gobel yang dilansir beritasatu.com.
Apalagi sebutnya, Presiden Jokowi ini punya Trisakti dan Nawacita dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi dari Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa sebagai negara agraris tetapi mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa.
Lebih lanjut Gobel mengatakan, untuk pemerintah bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab. “Untuk hal yang strategis serta pokok. Seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari hal itu aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi harus ikut diajak membangun bangsa,” ungkap Gobel.
Menurutnya, pemerintah harus banyak memiliki instrumen itu bisa melibatkan pengusaha dalam halnya membangun ketahanan nasional. Dikarena masalah pangan inikan bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional. Jika tak terkendali masalahnya bisa menjadi politis. **Rul