DERAKPOST.COM – Hingga kini tahapan didalam pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau tahun 2023 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih belum tuntas.
Anggota Banggar DPRD Riau, Mardianto Manan mengungkapkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diundang tidak seluruhnya hadir. Sedangkan yang hadir tak bisa mengungkapkan data akurat realisasi belanja yang dilakukan.
Ia menjelaskan, Banggar mengundang seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi belanja APBD Murni yang sudah berjalan sejak Januari lalu. Dari data-data yang akan diungkapkan OPD tersebut, lanjut Mardianto, Banggar dan TAPD baru bisa menyusun belanja dari pendapatan yang sudah diperkirakan.
“Mereka mengatakan, realisasi sudah 60 persen, 70 persen. Tapi ketika diminta datanya, yang sekian persen ini apa saja rinciannya kok bisa dapat angka itu? Mereka jawabnya tidak bawa (data). Ada yang ketinggalan di rumah, di laptop dan sebagainya. Katanya tidak sempat bawa karena rapat mendadak, padahal undangan sudah diberikan dan ini bukan rapat perdana. Mungkin sudah empat-lima kali kami rapat bahas ini saja, kok masih saja tidak siap tiap ditanya data,” kata Mardianto.
Mardianto menyayangkan sikap OPD Pemprov Riau yang tidak siap padahal mereka tengah dikejar waktu dan tutup buku APBD jatuh pada bulan Desember 2023 ini.
“Kami (DPRD dan Pemprov riau) harus menyelesaikan APBDP 30 september ini. Lalu sisa waktunya (tutup buku) ‘kan cuma sampai desember, tiga bulan lagi. Dan desember itu bukan tanggal 31, ya, tapi di tanggal 15 harus sudah selesai. Pertanyaannya bisa tidak menyelesaikan semuanya? Gimana hitung-hitungannya nanti dengan yang sekian persen sekian persen sisa yang mereka katakan itu?” geramnya.
Sementara itu, Mardianto melanjutkan, tim sudah membahas pendapatan di APBD-P dan mendapat nominal perkiraan sebesar Rp10,2 triliun. Jumlah ini lebih besar dari APBD murni sebelumnya yaitu Rp9,8 triliun.
“Dengan kondisi sekarang, dari Rp9,8 sekian triliun, tadi diprediksi untuk sementara dikunci Rp10,2 triliun, artinya rasionalisasi anggaran dibatalkan atau tidak dapat dilakukan. Tapi bisa jadi SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran),” ujarnya.
Penambahan anggaran di APBD-P itu berasal dari perkiraan PI 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang akan didapat Riau.
“Pemprov riau sangat yakin akan mendapatkan PI dan DBH itu, walau waktunya sisa 3 bulan lagi sampai desember. Tapi mereka bilang yakin akan cair itu (PI dan DBH), jadi dimasukkan (ke APBD P),” tutupnya. **Rul