DERAKPOST.COM – Di dalam mengoptimal pajak daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah. Maka dari itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan kegiatan rapat persiapan pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) antara Pemprov Riau ini dengan dunia usaha yang berada di Bumi Lancang Kuning.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, mengatakan, Pemprov Riau menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama pelaku usaha sebagai upaya optimalisasi pajak daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Persiapan kegiatan ini dibahas dalam rapat di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/4/2025).
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menegaskan FGD akan difokuskan pada isu kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakarnya. Menurutnya, banyak kendaraan berpelat non-BM masih beroperasi di wilayah Riau dan belum melakukan mutasi kendaraan ke pelat lokal.
“Saat ini, banyak kendaraan dengan nopol non-BM beroperasi di Riau. Untuk optimalisasi pajak, pelaku usaha wajib menggunakan kendaraan yang terdaftar di Riau atau sudah lakukan pendaftaran mutasi masuk,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti praktik pengisian bahan bakar yang dilakukan di tempat ilegal oleh sejumlah perusahaan. Hal ini, katanya, menjadi salah satu celah yang merugikan daerah dari sisi penerimaan pajak.
“Kita bunyikan nanti dalam kontrak dengan perusahaan di Riau agar menggunakan bahan bakar minyak industri yang legal. Nanti mereka pasti banyak yang memberi alasan seperti jauhlah, tapi kalau sudah kita bunyikan di aturan yang berlaku maka mereka harus mengisinya di tempat legal sesuai kontrak,” jelasnya.
Taufiq menambahkan, keberadaan perusahaan dari luar daerah tentu diperbolehkan mencari nafkah di Riau. Namun ia menekankan pentingnya kontribusi pajak untuk daerah tempat mereka beroperasi.
“Orang dari luar daerah tentu boleh mencari nafkah di Provinsi Riau ini. Tapi alangkah baiknya jika pajak yang mereka bayar untuk Riau, bukan tempat lain,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Riau juga akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mendukung upaya pemda dalam meningkatkan penerimaan pajak serta patuh terhadap aturan tata ruang dan kontribusi pendanaan.
“Nanti perusahaan yang patuh dan support kegiatan kita soal pajak dan lain-lain ini akan diberikan reward. Mulai dari patuh soal tata ruang maupun support dana yang diberikan kepada kita,” sambungnya.
Untuk itu, Taufiq mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bersinergi, khususnya OPD yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
FGD ini dijadwalkan berlangsung Senin, 14 April mendatang. Namun waktu pelaksanaan masih akan difinalisasi agar diskusi dapat berjalan maksimal. (Dairul)