DERAKPOST.COM – Mencuat bentuk perseteruanya antara Kadiskominfo Pemprov Riau Erisman Yahya dengan Pengamat Politik Aidil Haris. Yakni hal kinerja Gubernur Riau Syamsuar. Maka akhirnya Pemerhati Transparansi Taufik, angkat bicara.
Dimana sebelumnya, Pengamat Politik Aidil Haris menilai Gubernur Syamsuar gagal menjalankan tugasnya, dan disarankan untuk tak maju kembali sebagai calon gubernur di Pemilu 2024. Kemudian, statement Aidil Haris itu dibalas dengan keras Kadiskominfo Riau Erisman Yahya. Ia menilai Aidil Haris tendensius.
Dalam hal ini, Taufik menilai, bahwasa statmen dari Aidil Haris itu merupakan tanggapan politik, seharusnya Erisman Yahya itu sebagai Kadiskominfo tidak masuk ke ranah politis tersebut, tetapi melainkan ke ranah substansi saja.
“Yang dikritik itu kinerja Pak Syamsuar, harusnya itu diklarifikasi, bukan sebagai tameng komunikasi bagi Pak Gubernur yang secara pribadi. Karena disini yang menyimak itu publik ya,” ujar Taufik saat berbincang dengan wartawan, hari Ahad (26/2/2023).
Di dalam etika birokrasi, kata Taufik, harus dipandang juga, bahwa Erisman Yahya adalah ASN Pemprov Riau yang diamanahkan negara menjalankan roda pemerintahan. Walaupun itu di bawah komando Gubernur, tapi tak serta merta menjawab dan lari dari klarifikasi yang menjurus pada politik 2024.
Maka, hal yang paling baik dan bijak untuk menilai serta mengevaluasi pemerintahan adalah dibentuk forum rembuk bersama untuk evaluasi. Salah satu itu, hadirkan tokoh masyarakat, pemerintah. Seperti apa pelaksanaan di lapangan. Karena hampir pada semua kegiatan yang diusulkan banyak yang perlu dievaluasi, tapi tak serta merta dinilai dan dikategorikan gagal. Biarlah publik yang melihat.
Disebutkan selain itu, kata Taufik, yang juga menjabat sebagai Manager Advokasi Fitra Riau ini, bahwa kalau dilihat dari 4 tahun kepemimpinan Syamsuar – Edy Natar, Aidil Haris juga tidak serta merta boleh menilai bahwa Syamsuar gagal.
“Kalau dari 4 tahun Pak Syamsuar ini, tak dipungkiri, banyak ujian dan cobaan. Contoh tahun pertama Karhutla, dan akhirnya berhasil dengan Kapolda lama menanganinya. Kemudian, tahun kedua dihadapkan dengan Covid-19, haruskan beliau dengan target belanja yang harus di-refocusing pada anggaran Covid-19. Banyak anggaran yang digeser, itu kita pahami juga. Yang ditahun ketiga dan keempat ini masuk tahun resesi,” kata Taufik lagi.
Meski begitu, sambung Taufik, memang dari problem belanja dan serta kegiatan memang banyak itu yang tak langsung menyentuh masyarakat. Contohnya hal jalan, jembatan merupa kewenanganya provinsi tapi tak masuk anggaran. Tapi Gubernur ini meiyakan pembangunan gedung instansi vertikal yang bukan semestinya dibangun dengan APBD Riau.
“Tahun 2022, kemarin dan tahun ini juga payung elektrik juga dibangun. Itu yang jadi awal kesalahan Pak Gub (Gubernur) itu tak mau dengar aspirasi masyarakat. Kan banyak pembangunan yang harus disentuh, tapi yang terjadi dan dilakukan malah sebaliknya. Contoh Quran Center juga bermasalah dari sisi pengerjaanya, selain itu dari sisi manfaatnya, banyak juga yang tak bisa dijelaskan,” ujarnya.
Apalagi di LHP BPK di tahun 2022 lalu, kata Taufik, banyak temuan di Pemprov dan harus jadi perhatian Gubernur untuk lebih baik lagi. Tak hanya itu, ujar Taufik, juga banyak jalan rusak saat ini di jalur lintas Kampar – Rohul itu memang butuh diperhatikan. Memang diakui sebutnya, membangun tak bisa dilakukan semua, namun harus ada prioritas.
“Ini bukan hanya di zaman Gubernur Syamsuar saja, dari zaman Pak Andi Rahman juga dibangun kantor Kejati. Dan sekarang Syamsuar kini kembali mengorbankan anggaran publik untuk pembangunan itu bukan kewenangan ,” cakapnya.
Selain itu sambung Taufik, kalau dalam konteks komitmen Riau Hijau juga yang sampai saat ini belum bisa diapresiasi, apa maknanya. Maka harapan bersama itu ada sinergi, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena yang namanya itu program Riau Hijau belum dirasakan. **Rul