JAKARTA, Derakpost.com- Sekarang ini, minyak goreng masih langka. Menyikapi yang masih terus terjadi di dalam negeri hingga saat ini, anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah minta Presiden Jokowi menghentikan kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke luar negeri.
Hal itu dikatakannya terkait dugaan adanya 4 korporasi besar pemain CPO yang sudah mengarah kepada perilaku dan tindakan kartel. Sehingga harus ada kebijakan tegas dan terukur.
“Saya mendorong Presiden harus ambil tindakan tegas setop ekspor CPO ke luar negeri. Bahkan rakyat lama-lama akan memerangi korporasi besar ini,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3/22) yang dilansir cnnindonesia.
Dikatakannya, kebijakan penghentian ekspor CPO itu seyogyanya dilakukan hingga menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1443. Artinya, setop sementara sampai kondisi dalam negeri menjadi pulih. Karena memang tidak mungkin terus menerus untuk dalam negeri, jadi kita sadar juga pemain CPO ini harus memenuhi kebutuhan internasional. Namun kebutuhan internasional ini bisa ditunda dulu sementara ini.
Menurutnya aksi dari korporasi itu, dalam kelangkaan minyak goreng saat ini sama halnya mempermainkan kehidupan rakyat dan terkesan telah menentang Presiden sebagai pemimpin negara.
”Ada kesan mempermainkan kehidupan rakyat. Ini sudah menantang presiden. Tentu saya yakin presiden tidak akan diam dan segera mengambil tindakan tegas,” kata politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Said menceritakan bagaimana rakyat kesulitan mencari minyak goreng di pasaran. “Rakyat itu bolak balik ke minimarket tidak menemukan minyak goreng. Yang jelas, berapapun harga minyak goreng misalnya Rp16.000 tetap dibeli. Tapi masalahnya, barang yang mau dibeli tidak ada,” katanya geram.
Selain kenaikan harga, beber Said, rakyat juga terbebani dari sisi transportasi. Sehingga dari sisi kehidupan rakyat menjadi tidak efisien.
Sekarang harganya itu bisa mencapai Rp17.000. Bahkan masyarakat di Jakarta, sudah dua hari kesulitan mencari minyak goreng. **Rul