DERAKPOST.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka mesti ada bentuk contingency plan atau rencana cadangan hadapi penyaluranya BBM bersubsidi.
Seperti diketahui, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi. Kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter (KL) diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022 mengingat hingga Juli lalu konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan. Untuk itu, kata Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan. Apalagi katanya, di sejumlah daerah sudah ada terjadi kelangkaan Pertalite dan itu juga menyulitkan masyarakat.
Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiar masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM. “Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” sebut Puan.
Dikutip dari cnnindonesia. Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah. Puan pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan. **Rul