DERAKPOST.COM – Pengamat sosial politik dari Unversitas Riau Saiman Pakpahan, SIP, MSi meminta elit politik di Riau untuk menghentikan pertikaian yang terjadi saat ini. Sebab, pertikaian viral di Media Sosial (Medsos) itu sama sekali tak bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada nilai-nilai edukasinya.
“Untuk para elit Riau dalam anggapan sebagian dari publik sekarang sedang bertikai, sebaiknya sudahi pertelagahan tersebut. Tak ada gunanya, karena tidak memberi pendidikan politik yang baik itu kepada masyarakat. Ini pola kampanye hitam memicu konflik seperti itu juga tidak bagus untuk ke depannya. Jangan sampai negeri ini dibangun dengan konflik,” kata Saiman Pakpahan.
Ia mengatakan, konflik terjadi diantara Wakil Gubernur dengan Gubernur Riau terkait anggaran bantuan untuk mesjid dalam kegiatan Safari Ramadhan. Kata dia, pihaknya menduga, pemotonganya anggaranya bantuan mesjid itu sengaja ditarik-tarik jadi konsumsi politik, serta sekaligus dijadikan sebagai kampanye hitam terhadap Gubernur Syamsuar.
“Seolah-olah Gubri Syamsuar itu telah berlaku zolim yang karena mengurangi jumlah bantuan yang akan diserahkan Wagubri,” kata Saiman. Padahal, kalau dilihat dalam struktur jabatan, seorang Gubernur berhak untuk bisa membuat kebijakan, termasuk soal pemotongan anggaran itu. Lagipula, sebut Saiman, tidak ada aturan yang dilanggar dalam masalah bantuan tersebut.
“Posisi Pak Edy Natar itu adalah wakil gubernur. Wakil ya tetap wakil. Tidak bisa pula sama dengan Gubernur. Jika dia mau (mengatur hal) itu juga, dia itu harus jadi gubernur dulu,” kata Saiman lagi. Karena itu pula, semestinya, kata Saiman, kalau Wakil Gubernur bersikap bijak dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan, apapun masalah yang sedang terjadi atau yang dirasakannya. **Rul