DERAKPOST.COM – Setelah mencuat status seorang Caleg Kampar yang inisial MA merupakan tersangka dan menghadapi penangguhan. KPU Kampar dan Riau memberikan respon membingungkan.
Hal itu diungkap Rinto RS, Ketua Umum DPP Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS), Rabu (6/3/2024). Dari pertanyaan yang mereka layangkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar dan KPU Provinsi Riau terindikasi saling lempar bola.
“Saya tanya permasalahan terkait pelolosan MA sebagai calon legislatif (Caleg) padahal masih tersandung hukum,” kata Rinto yang dikutip dari Tabloid Diksi.
Ketua KPU Kampar, Maria Aribeni merespon, “izin bang, dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai komisioner KPU Kampar, maka perihal ini silahkan langsung klarifikasi ke KPU Provinsi Riau,” tulisnya, Selasa (6/3).
Sementara, Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan merespon, “Wahh.. Saya tidak bisa berkomentar banyak, karna ini terkait Pencalonan yang bersangkutan di tahapan pencalonan. Sedangkan saya baru dilantik sebagai Anggota KPU Riau tanggal 20 Februari 2024 yang lalu,” jawab Rusidi.
Adapun beberapa pertanyaan klarifikasi yang diberikan oleh DPP GASS terkait diloloskannya Caleg inisial MA dari partai Demokrat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Kampar.
Sementara yang bersangkutan dalam keadaan tersandung kasus dan sudah dilaporkan di Polda Riau dengan Nomor: TBL/383/VIII/2018/SPKT/POLDA RIAU atas Pelapor TS dan perkara tersebut pada saat itu sedang diproses.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 58 ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Tahap verifikasi persyaratan caleg ini selalu menjadi pusat perhatian publik. Hal ini tak lain karena dalam proses tersebut dinilai sangat rawan kecurangan dan manipulasi data, apalagi jika diketahui ada bakal caleg yang bermasalah namun kemudian dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.
Akibatnya, hal ini menimbulkan berbagai persepsi negatif terhadap KPU yang melaksanakan proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pertanyaan:
1. Mengapa pihak KPU Kampar tetap meloloskan Peserta pemilu (Caleg) tersebut dan ikut bertarung pada pemilu serentak 14 Februari 2024?
2. Apa yang menjadi bahan pertimbangan dari KPU Kampar atas lolosnya Caleg tersebut?. (Rul)